Share This

Geng Motor dan Salah Tingkah Polri

Aparat yang digaji negara dan bertugas menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, tidak semestinya lepas tangan dan mengalihkan risiko serta tanggung jawab itu ke masyarakat.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 02 Jan 2018 09:13 WIB

Ilustrasi: penghakiman massa

Ilustrasi: Penghakiman massa (dkw)

Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Abiyoso Seno Aji mungkin sudah kehabisan akal menghadapi geng motor, hingga mengizinkan jika masyarakat menghakimi sendiri kelompok geng motor yang meresahkan warga. Abiyoso menyoroti keberadaan salah satu geng motor yang terbilang paling sadis di Semarang, Jawa Tengah, yaitu Camp TT 136 yang terbiasa menggunakan senjata celurit berukuran besar. Sebagian orang memaklumi pernyataan Kapolrestabes Semarang itu. Tapi sebagian lain menyayangkan, karena sangat berpotensi memicu aksi main hakim sendiri di masyarakat, persekusi dan sangat mungkin salah sasaran.

Menyerahkan penindakan hukum geng motor ke masyarakat bisa mengubah supremasi hukum menjadi pengadilan jalanan. Aparat yang digaji negara dan bertugas menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, tidak semestinya lepas tangan dan mengalihkan risiko serta tanggung jawab itu ke masyarakat.

Tugas polisi adalah melindungi warga dari ancaman geng motor. Tugas polisi adalah memburu otak, dalang atau pelindung dari kelompok-kelompok itu. Bukan hanya menangkap anggota-anggota yang masih remaja belia, yang mungkin tidak tahu apa-apa dan jadi korban rekrutmen. Tidak menutup kemungkinan ada orang kuat di belakang aksi-aksi geng motor itu. Otak geng motor bisa jadi preman, penjahat kambuhan, atau aparat. Beberapa tahun lalu terungkap ada geng motor yang diduga melibatkan aparat TNI ketika menyerang tempat-tempat publik di Jakarta.

Selama prosedur tetap ditaati dan prinsip-prinsip kemanusiaan dikedepankan, publik pasti akan mendukung langkah-langkah aparat menangani kelompok-kelompok tersebut. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.