Share This

(Tidak) Berani Memecah Kebuntuan

Sinyal dari pemerintah atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, justru mengarah ke non-yudisial atau penyelesaian di luar pengadilan. Bentuknya, dengan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 19 Jan 2017 09:27 WIB

Aksi Kamisan ke-476

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-476 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/1) (foto: Antara)

Kamisan memasuki tahun ke-10. Aksi diam di depan Istana Negara sembari memegang payung hitam adalah sikap para korban dan penyintas yang menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mulai dari peristiwa 1965/1966, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Talangsari, Penghilangan 13 aktivis secara paksa, hingga Penembakan Misterius (Petrus). Sialnya, semua kasus itu tak jelas nasibnya. Berkas penyelidikan Komnas HAM dibiarkan terkapar di meja Kejaksaan Agung.

Sinyal dari pemerintah atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, justru mengarah ke non-yudisial atau penyelesaian di luar pengadilan. Bentuknya, dengan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tapi, seperti apa lembaga usulan Kemenkopolhukam itu, tak ada yang tahu.

Sesungguhnya, harapan para korban dan penyintas masih besar pada Komnas HAM –lembaga yang dimandatkan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan membawanya ke pengadilan HAM adhoc. Tapi, asa kian pupus. Dalam pertemuan yang digelar pada pertengahan September tahun lalu bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam, dan Kantor Staf Kepresidenan, tim Komnas HAM seakan menyerah dengan dalih tak ada kesepahaman dengan Kejaksaan Agung. Berkas penyelidikan selalu dinilai tak lengkap karena kurang bukti.

Yang jadi pertanyaan selanjutnya, tak adakah jalan memecah kebuntuan ini? Semisal dengan mengajak tim penyelidik dan penyidik bekerja bersama melengkapi kekurangan berkas-berkas tersebut. Toh, kalau semangatnya sama, yaitu menuntaskan kejahatan kemanusiaan, tak ada yang tak mungkin. Apalagi para pelaku kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan 13 aktivis, masih hidup! Itu artinya, sangat mungkin meminta pertanggungjawaban para pelaku di meja pengadilan.

Kalau keluarga korban saja tak surut semangatnya selama 10 tahun berdiri setiap Kamis di depan Istana Negara, maka semestinya pemerintah tak menutup pintu yudisial. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.