Bahar bin Smith kembali berurusan dengan hukum. Belum genap dua pekan ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, ustadz kelahiran Manado ini ditahan. Sebabnya karena kasus lain: dugaan penganiayaan terhadap dua remaja di Bogor, Jawa Barat.
Rupanya ustadz ini merasa telah dilecehkan dua orang remaja yang berpura-pura menjadi dirinya, menirukan gayanya berceramah. Dua remaja itu juga berpenampilan mirip sang ustadz, lengkap dengan rambut yang diwarna pirang. Ulah remaja yang mencari popularitas ini segera direspon Bahar Smith. Keduanya dianiaya di Pesantren milik sang Bahar, Sabtu (1/12) lalu.
Bahar dijerat pasal kekerasan dan penganiayaan anak dalam KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak - Pasal 80 UU 35/2014. Bahar kini mendekam di penjara Polda Jawa Barat.
Respon reaktif Bahar Smith tentu mengecewakan. Sebagai seorang ustadz alias guru, semestinya Bahar mempraktikkan ajaran Islam sebagai ajaran yang ramah, bukan marah. Merangkul, bukan memukul. Sayang, rupanya ustadz satu ini sejak awal lebih memilih mengisi mimbar-mimbar dakwah dengan ceramah berapi-api, kadang dianggap cenderung provokatif. Dia juga tak segan menggunakan kata-kata kasar.
Sungguh, di hari-hari yang makin panas lantaran tahun politik, masyarakat sebetulnya butuh tokoh agama untuk bisa mengambil peran menyejukkan dan menekan ketegangan, bukan sebaliknya. Dan pelaku kekerasan, bagi ustadz sekalipun, mesti dapat ganjaran.
Podcast menawarkan keintiman dan kebebasan yang melekat pada radio. Tapi podcast juga sesuai dengan kehidupan manusia modern yang menginginkan lebih banyak kendali. 
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.