Share This

Penggusuran Mematikan Hidup

Pengacara Publik LBH Jakarta, Aldo Felix Januardy, menyebut hal itu terbukti dari mereka yang tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 22 Des 2016 09:23 WIB

Ilustrasi penggusuran

Ilustrasi penggusuran

Angan-angan tiap gubernur adalah warga gusuran akan hidup lebih baik tinggal di rumah susun sewa (rusunawa). Nyatanya, itu tak pernah mudah. Itu terlihat dari survei Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang dilakukan pada April hingga Oktober lalu dengan menyambangi 18 rusunawa. Hasilnya? Hampir 59 persen kondisinya jauh dari sejahtera baik hak atas kesehatan pun pendidikannya.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Aldo Felix Januardy, menyebut hal itu terbukti dari mereka yang tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal, Pemerintah DKI Jakarta pernah berjanji bahwa seluruh biaya pendidikan dan kesehatan warga gusuran ditanggung.

Tak hanya itu, ekonomi warga gusuran juga kian terperosok. Ketika mereka dipaksa menyingkir dari tempat tinggal yang dianggap ilegal, sesungguhnya tak hanya rumah yang hancur tapi juga penghasilan mereka. Pasalnya sebagian besar warga yang merupakan pedagang, menjadikan rumah sebagai alat produksi. Dan lantaran berada di pusat kota, hasil dagangan mereka pun dijajakan tak jauh dari rumah.

Tapi apa yang terjadi kalau mereka ‘diasingkan’ ke rusunawa yang jaraknya berpuluh kilometer jauhnnya dari pusat kota/ekonomi? Sudah pasti, mati pelan-pelan. Meski pemprov mengaku menyediakan gerobak secara gratis, tapi dimana mereka harus berjualan? Inilah yang tak pernah dipikirkan. Belum lagi, kocek yang harus dikeluarkan saban bulan untuk membayar rusunawa mencapai Rp300 ribu perbulan plus listrik dan air.

Kalau saja kepala daerah mau menerima fakta tersebut, sudah semestinya kebijakan semacam ini tak lagi dilakukan. Tak ada salahnya mengajak warga untuk berdialog dan memikirkan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang sempat diusulkan Komunitas Ciliwung Merdeka; membangun kampung susun. Toh, saat kampanye pemilihan pun, mereka diajak berpartisipasi. Namun mengapa sesudahnya dilupakan? 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.