Lindungi TKI dari Algojo Arab Saudi!

Pemerintah berencana melakukan uji coba pengiriman kembali 30 ribu tenaga kerja ke Saudi. Apa kita bakal terus kehilangan Tuti lainnya dan cukup bersikap dengan kirim protes?

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 01 Nov 2018 01:04 WIB

Author

KBR

Ilustrasi hukuman mati TKI Arab Saudi

Ilustrasi: Hukuman mati TKI di Arab Saudi

Tak ada yang mengira nasib Tuti Tursilawati  harus berakhir di pedang algojo, Senin (29/10) lalu. Buruh migran  asal Majalengka yang bekerja di Arab Saudi itu dieksekusi tanpa notifikasi. Sebelumnya berbagai upaya untuk bisa lepas dari jerat vonis mati telah dilakukan. Tiga kali banding, dua kali mengajukan peninjauan kembali. Namun, pengadilan Arab Saudi tidak melepas Tuti. Dua kali kepala negara berkirim surat kepada Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan hukuman, tak digubris. Tuti divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ayah majikannya.  Aksi pembunuhan yang diakui oleh Tuti dilakukannya lantaran si ayah majikan kerap melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Ini bukan kali pertama pemerintah Saudi menghukum mati tanpa pemberitahuan. Sebelumnya, Arab Saudi telah dua kali melakukan hal serupa. Dan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah; melayangkan protes.  Sudah sampai di situ. Pemerintah mengaku tidak bisa menekan Arab Saudi lebih jauh.  Itu sebab tak ada perjanjian mandatory consular notification di antara kedua negara. Perjanjian yang mengikat untuk saling bertukar informasi jika ada warga negara yang terjerat kasus hukum.

Saat ini ada 13 WNI yang juga terancam hukuman mati di Arab Saudi . Khawatir makin menjadi, mengingat pemerintah berencana melakukan uji coba pengiriman kembali 30 ribu tenaga kerja ke Saudi. Pemerintah menyebut rencana ini untuk mengakomodir tingginya permintaan tenaga kerja. Sekaligus menutup celah masuk ke Saudi secara ilegal sejak moratorium berlaku 2011 lalu. Masalahnya, Saudi masih belum jadi tempat aman bagi tenaga kerja Indonesia. Dan aturan teknis yang bisa menjamin perlindungan bagi buruh migran tak kunjung ada. Lantas, apa kita bakal terus kehilangan Tuti lainnya dan cukup bersikap dengan kirim protes? Agaknya pemerintah mesti ekstra putar otak mencegah peristiwa berulang.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - OPINI

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Amandemen UUD 1945