Share This

Beban Sejarah

Sebenarnya tuntutan korban tidaklah berlebihan: pengungkapan kebenaran sejarah, pemulihan nama baik dan permintaan maaf.

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 04 Okt 2018 01:35 WIB

MOU Festival HAM Wonosobo

Sejumlah pejabat menandatangani MOU peluncuran Festival HAM Indonesia 2018 pada 13-15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah. (Foto: Antara/Galih Pradipta).

Menjelang Festival Hak Asasi Manusia (HAM) November mendatang di Wonosobo, Jawa Tengah, nada sumbang menyeruak dari Istana. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)  Moeldoko mengungkap pernyataan bernada pesimistis soal upaya penuntasan kasus HAM masa lalu. Kata dia pekerjaan rumah itu tidak bakal rampung sebelum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir. Moeldoko beralasan masih butuh banyak waktu untuk mendiskusikan cara penyelesaian terbaik. Alasan klasik juga dilontarkan, yakni kendala mengumpulkan bukti pelanggaran HAM masa lalu.

Pernyataan dari Istana ini bukan saja memupus harapan keluarga korban untuk merawat harapan dan mereguk rasa adil. Moeldoko sekonyong-konyong mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sudah dengan tegas menyatakan pemerintahannya tak kehilangan perhatian atas masalah tersebut.

Tak sekali dua kali Jokowi mengulang dan mempertegas salah satu komitmen yang disebut secara khusus dalam Nawacita . Dalam pidato peringatan hari HAM dunia Desember 2015 lalu misalnya, Presiden menyatakan kalau semua pihak harus punya keberanian. Keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur-jalur yudisial maupun nonyudisial.

Terbaru, pada Sidang Tahunan MPR beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan, “Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus HAM masa lalu dan meningkatkan perlindungan HAM.”  Dia lantas menyodorkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019.

Lantas tontonan akrobatik macam apa yang hendak disuguhkan Istana kali ini?

Sebenarnya tuntutan korban tidaklah berlebihan: pengungkapan kebenaran sejarah, pemulihan nama baik dan permintaan maaf. Kalau saja pemerintah betul fokus pada hal tersebut, satu periode pemerintahan ini tak terbuang percuma.  Political will tanpa dibarengi political action hanya membuahkan jargon, omong kosong belaka. 

Baiknya tidak usah banyak bicara, sekarang apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ini bukan komitmen pribadi Jokowi-JK, tapi juga seluruh jajarannya. Penyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu mesti dilakukan, agar tak lagi jadi beban sejarah.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.