Dalam satu malam, keputusan politik jelang pendaftaran calon presiden dan wakilnya bisa berubah. Dan itu biasa. Seperti malam tadi, partai koalisi petahana akhirnya memutuskan untuk mengusung Kiai Maruf Amin sebagai pasangan calon wakil presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, ketimbang Mahfud MD.
Meski keputusan ini sedikit banyak mengecewakan pendukungnya, pilihan Jokowi ini sebetulnya tidak mengejutkan. Bisa jadi pilihan logis bagi partai kalau merujuk siasat politik di 2024.
Pada situasi politik tahun depan, Jokowi agaknya memang butuh sosok kyai senior seperti Ma'ruf guna menangkal manuver politik identitas. Hanya saja pasangan ini mesti memastikan tidak menggunakan manuver yang sama untuk memperebutkan kekuasaan.
Kalau ada pengakomodasian kepentingan partai pendukung, perbedaan kebiasaan politik dan penggantian kandidat di detik-detik akhir, publik mungkin bisa paham itu bagian dari realita perebutan kekuasaan.
Tetapi mulai hari ini, partai politik petahana perlu menerangkan secara gamblang kepada publik kalau pasangan yang diusung itu mujarab untuk menjawab pelbagai persoalan lima tahun mendatang, seperti angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Persis seperti yang disampaikan Jokowi dalam pembukaan pidatonya semalam.
Publik pasti tidak ingin faktor penentu pengambilan keputusan politik hanya pada bujuk-rayu massa, bukan pengetahuan terhadap masalah. Jokowi-Ma'ruf perlu segera menunjukan laku gagasan, seperti menarik fatwa MUI terkait toleransi. Hingga cara menekan tingginya angka inflasi di perdesaan yang tembus 0,76 persen. Itu angka yang lebih tinggi ketimbang nasional. Ironisnya angka yang menggerus nilai tukar petani ini dipicu kenaikan harga pangan.
Tuntutan ini berlaku tidak hanya pada Jokowi-Ma'ruf, tapi juga kepada kubu penantang, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kalau tidak, maka publik bisa saja menganggap di balik keputusan politik semua kandidat itu ada kesamaan cara pandang sesat, bahwa apa yang adil itu selalu didefinisikan seturut kepentingan penguasa.
Satu Malam Penentu
Publik pasti tidak ingin faktor penentu pengambilan keputusan politik hanya pada bujuk-rayu massa, bukan pengetahuan terhadap masalah.
Dua pasangan cawapres 2019 (foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - OPINI
Jangan Ada Impunitas!
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. Upaya Preventif Karhutla
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. Menggali Lubang Kubur KPK
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.Papua Damai
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.KPAI Menegakkan Aturan
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.Abrakadabra DPR
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. Sepuluh Nama
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.Makar Bendera
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. Jokowi Harus Berani
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. Luka Kita
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. Kekerasan Seksual
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.Ibu Kota Baru
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.Banjir Sampah Impor
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. Ibadah
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.Menjaga Marwah KPK
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.Bukan Hanya Rasisme
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.Berharap Wasit yang Adil
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.Prasangka pada Papua
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.Harkat Bangsa Papua
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.Abdul Somad
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Rawan Kriminalisasi Kelompok Rentan, Aktivis Minta RKUHP Ditolak