Share This

Mahar

La Nyalla berkicau lantaran diminta segera menyerahkan mahar itu. Sementara dia hanya mau memberikan uang bila namanya sudah didaftarkan ke KPU oleh partai Gerindra.

EDITORIAL

Selasa, 14 Agus 2018 05:00 WIB

Pasangan Prabowo-Sandiaga menjalani tes kesehatan guna melengkapi syarat verifikasi KPU sebelum dite

Pasangan Prabowo-Sandiaga menjalani tes kesehatan guna melengkapi syarat verifikasi KPU sebelum ditetapkan sebagai capres-cawapres. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Kewajiban memberikan mahar berupa sejumlah uang atau barang kepada mempelai sudah lama diserap menjadi istilah negatif di dunia politik. Mahar bisa berarti suap atau grafitifikasi untuk mendapat kesempatan, jabatan atau kedudukan. Jumlahnya tergantung posisi yang ingin diraih. Makin tinggi, tentu makin besar jumlahnya.

Pada awal tahun ini eks Ketua Umum PSS La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai mahar Rp 40 miliar agar bisa maju sebagai calon  Gubernur Jawa Timur. Dia mengaku sudah menyiapkan uang Rp 300 miliar  untuk melicinkan jalannya di Pilkada serentak Juni lalu.

La Nyalla berkicau lantaran diminta segera menyerahkan mahar itu. Sementara  dia hanya mau memberikan uang bila namanya sudah didaftarkan ke KPU oleh partai Gerindra. Tapi kasus yang cukup menghebohkan itu lantas menguap begitu saja. Penyebabnya La Nyalla tak pernah memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Belajar dari kasus di Jawa Timur itu, ada baiknya Bawaslu segera bertindak cepat atas dugaan mahar Rp 1 triliun yang digelontorkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Apalagi Sandi disebut-sebut  menyediakan biaya kampanye serta bantuan untuk tim pemenangan dan tim pengusung.

Ini perlu segera diklarifikasi. Jangan sampai  ajang demokrasi jadi arena transaksi. Sejumlah nama yang disebut mengetahui hal itu bisa segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Tujuannya agar  kasus tak menguap, dan membuat pemilih apatis dengan calon yang akan berkompetisi. Bawaslu mesti segera menuntaskan kasus ini sebelum KPU menetapkan pasangan Capres pada 20 September mendatang.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.