Share This

Tetap Waras

Jika ini sudah dianggap sebagai 'industri', maka kita perlu juga melakukan perlawanan secara masif. Memberi tandingan berupa konten yang positif di dunia maya.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 28 Agus 2017 05:02 WIB

Ilustrasi: berita hoax

Ilustrasi: berita hoax

Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus menelusuri dugaan keterkaitan korporasi dalam aksi grup Saracen dalam menyebar konten kebencian. Menurut Kominfo, yang terjadi sekarang sudah jadi semacam industri.

Kalau dilihat dari akun bermuatan SARA yang sudah ditutup Kominfo, jumlahnya memang membuat cemas. Sejak Januari hingga Juli 2017 Kemenkominfo telah menutup 10 ribu lebih akun bermuatan SARA dan ujaran kebencian. Beberapa di antaranya berkaitan dengan Saracen. Namun siapa kliennya, itu yang masih perlu ditelusuri dan wajib dibongkar.

Jika ini sudah dianggap sebagai 'industri', maka kita perlu juga melakukan perlawanan secara masif. Memberi tandingan berupa konten yang positif di dunia maya. Ketika ujaran kebencian menyeruak ke permukaan, maka tak bisa tidak, tandingan harus disajikan. Dan ini yang mesti diproduksi secara kreatif dan terus menerus.

Kita tak perlu menunggu pemerintah untuk memproduksi konten positif itu. Justru kita, publik, yang sebaiknya berperan aktif. Toh kesadaran dan kemuakan soal hoax sudah mulai muncul. Ini yang perlu ditambah, disebarluaskan dan dijaga terus. Tahun yang panas karena Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 perlu diantisipasi sejak awal. Selain menjaga diri sendiri supaya tak terjerembab menyebar hoax, juga sebisa mungkin menyebar konten tandingan.

Setidaknya itu menjaga kita tetap waras.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.