Share This

'Politik’ Full Day School

Serangan malah mengarah ke Menteri Pendidikan Muhajir Effendy yang berlatar belakang Muhammadiyah. Sampai muncul tudingan kebijakan itu sebagai skenario mematikan Madrasah Diniyah dan melawan NU.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 11 Agus 2017 05:52 WIB

NU tolak full day school

Warga NU Kabupaten Banyumas berunjuk rasa menolak penerapan program Lima Hari Sekolah atau Full Day School (FDS). (Foto: Antara/Idhad Zakaria)

Gema menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan sekolah lima hari tak kunjung berhenti. Di sejumlah daerah muncul aksi menolak rencana kebijakan yang kerap dinamakan Full Day School itu. Penolakan juga merambah ke media sosial dengan tagar #JihadTolakFDS.

Argumentasi menentang full day school muncul karena ketakutan bakal terhapusnya kegiatan pendidikan agama Madrasah Diniyah yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai Full Day School mengusik Madrasah Diniyah dan mengganggu martabat NU. Keberatan PBNU dan elemen masyarakat yang menolak full day school lantas direspons pemerintah dengan membatalkan penerapan full day school ke seluruh sekolah.

Apalagi, pekan ini Presiden Joko Widodo juga menegaskan sekolah lima hari tidak wajib atau tidak harus. Kalau diterapkan pun hanya untuk sekolah yang siap dan mendapat dukungan orang tua dan masyarakat, dengan melibatkan Madrasah Diniyah.

Namun sepertinya isu penolakan full day school tidak sesederhana itu. Serangan malah mengarah ke Menteri Pendidikan Muhajir Effendy yang berlatar belakang Muhammadiyah. Sampai muncul tudingan kebijakan itu sebagai skenario mematikan Madrasah Diniyah dan melawan NU.

Isu sekolah lima hari sudah lama membuat gaduh masyarakat dan menyerap energi cukup besar. Ketika pemerintah membatalkan kebijakan itu, semestinya energi masyarakat dihemat dengan memikirkan masalah lain. Perdebatan yang berkepanjangan tidak sehat bagi negeri ini. Jangan sampai penolakan isu full day school menjadi amunisi atau ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, termasuk untuk kepentingan partai tertentu mendulang suara pada pemilu 2019.
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.