Pembangunan Berkelanjutan

"Hakim MA menilai putusan-putusan sebelumnya sudah tepat: Pemerintah harus bertanggung jawab atas karhutla. "

Mahkamah Agung baru saja menolak kasasi Pemerintah terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Sejumlah warga menggugat pemerintah karena karhutla hebat pada 2015 silam. Gugatan menang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, lantas terakhir di Mahkamah Agung. Hakim MA menilai putusan-putusan sebelumnya sudah tepat: Pemerintah harus bertanggung jawab atas karhutla. Pemerintah juga diminta menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah berusia 10 tahun.

Kepala Kepresidenan Moeldoko tak menampik kalau Pemerintah bakal mengajukan Peninjauan Kembali atau PK sebagai langkah terakhir.  Ketimbang mengeluarkan energi untuk mengurus PK, lebih baik fokus pada persoalan karhutla. Sebab di pekan yang sama, keluar peringatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Ada 7 provinsi yang rawan kebakaran hutan dengan potensi titik api tertinggi ada di Riau. Ini tanda bahaya.

Kita langsung teringat Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo. Diantaranya soal mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Tak ada soal keselamatan lingkungan di sana. Padalah pembangunan ekonomi yang tak memperhatikan daya dukung lingkungan justru bakal merusak bumi. Dan Indonesia yang punya kontribusi pada kerusakan lingkungan, juga mesti berkontribusi pada perbaikannya.

Frase ‘pembangunan berkelanjutan’ sudah menggema di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di dalamnya, ada soal kemaslahatan bumi – rumah kita yang harus dijaga bersama. Juga warga yang perlu dilindungi dari dampak perubahan iklim serta kebakaran hutan dan lahan. 

• Mahkamah Agung
• karhutla
• jokowi