Share This

Tuntaskan Kasus HAM

Orang yang diberi tugas menuntaskan kasus-kasus itu tak berani menjanjikan penyelesaian sebelum pemilu presiden tahun depan.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 17 Jul 2018 09:59 WIB

Ilustrasi: Aksi menuntut penuntasan pelanggaran HAM (Foto: Antara)

Ilustrasi: Aksi menuntut penuntasan pelanggaran HAM (Foto: Antara)

Kabar buruk untuk para pencari keadilan, para  keluarga dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Orang yang diberi tugas menuntaskan  kasus-kasus itu tak berani menjanjikan penyelesaian sebelum pemilu presiden tahun depan. Jaksa Agung Prasetyo di gedung DPR kemarin  berdalih, bukti dan fakta yang sulit didapat lantaran peristiwa sudah puluhan tahun berlalu. Dia meminta penuntasan kasus tak dikaitkan dengan janji Nawacita Jokowi yang salah satunya tentang penyelesaian kasus HAM.

Dalih itu bisa diterima, andai ada usaha keras untuk menelusuri kasus melalui dokumen atau meminta keterangan orang yang mengetahui kasus ini. Sayangnya kita tak melihat langkah-langkah serius yang dilakukan bekas politikus Nasdem itu. Yang muncul selalu kelitan kesulitan karena kasus yang silam. Jadi, jangan heran kalau Nawacita itu selalu ditagih.

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu penting dilakukan. Tabir gelap itu harus disibak, supaya terang perkara dan jadi pelajaran berharga. Tentu saja agar tak mengulang peristiwa kelam bangsa ini, dan memastikan tak ada kekebalan di mata hukum bagi para penjahat kemanusiaan.

Jadi, jangan lagi mengumbar dalih. Akan tiba saatnya rakyat bersikap. Tak lagi memberi dukungan bagi pemimpin yang tak cakap dan ingkar janji menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.