Lebaran mestinya bikin hati tenang seperti sekarang ini. Tanpa kabar melambungnya harga kebutuhan pokok, tanpa berita kemacetan ekstrim hingga memakan korban. Warga yang mudik, bisa kembali ke kampung halaman dengan senyum lega.
Kestabilan harga dan lancarnya mudik, jelas buah dari perencanaan yang baik. Selain tentu saja waktunya yang relatif cukup panjang untuk mempersiapkan ritual tahunan ini.
Apresiasi patut diberikan tak hanya pada perencana, tapi juga petugas pelaksana di lapangan. Beribu-ribu orang rela tak mudik, demi berjuta-juta orang yang kembali ke kampung halaman. Dari mulai petugas transportasi publik, pengatur lalu lintas, sampai petugas medis yang bersiaga di posko mudik. Acungan jempol juga ucapan terima kasih patut dihaturkan pada para petugas lapangan ini.
Meski begitu, sejumlah catatan perlu diberikan. Terutama menyangkut tingginya harga tiket pesawat, yang kian tak terjangkau. Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga kini juga belum jelas hasilnya.
Kita mendesak KPPU segera menuntaskan kerjanya. Karena kebutuhan publik akan transportasi udara, tak hanya saat mudik tiba. Ketersediaan tansportasi udara yang terjangkau dan aman jadi harapan warga. Apalagi transportasi cepat ini masih jadi andalan terutama bagi mereka yang berada di luar Jawa - baik saat mudik atau karena keperluan lainnya.
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 
Memindahkan para tahanan ke penjara di pulau terpencil juga tak serta merta jadi solusi selama para petugasnya korup. 
Harusnya kita biasa saja bicara soal politik. Mungkin tak ubahnya bicara soal klub bola favorit atau kesukaan lainnya. Kita justru harus belajar menyikapi perbedaan dengan biasa-biasa saja. 
Menkominfo langsung meminta anak buahnya mengais konten iklan rokok di internet. Hasilnya: ada 114 kanal yang melanggar Undang-undang Kesehatan; ada di Facebook, Instagram serta YouTube.
Di tengah panasnya suhu politik pasca ricuh 21-22 Mei lalu, video ini sedikit bikin publik tenang.
Tim kecil di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan aktivis anti-Orde Baru atau anti-Soeharto. 
Mengapa sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang adalah untuk ‘umum’ dan milik negara, mesti dilabel syariah? RSUD adalah bagian dari pelayanan publik dan publik tak semuanya beragama Islam. 
ASN adalah wajah pemerintah dan birokrasi kita. Selama ini, persepsi umum terhadap ASN adalah disiplin yang rendah, kinerja yang buruk dan tak punya mental melayani. 
Angka pengguna transportasi umum diklaim meningkat, sementara jumlah kecelakaan diklaim turun hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketika pejabat menutup telinga atas jeritan kaum minoritas, dan lebih mendengar suara kelompok-kelompok intoleran, maka mereka sudah berbuat zalim dan berdosa. Merampas hak-hak asasi dari warga negara
Tak ada gunanya jika seusai Ramadan masih tergoda mencaci, menghina dan merendahkan sesama. Tak ada gunanya ibadah Ramadan jika masih terus menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian. 
Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik KPPU hingga kini juga belum jelas hasilnya. 
Etika berkendara dan memakai fasilitas publik mesti dijaga karena jalanan, rel kereta, tol, kereta api, pesawat dan lainnya adalah milik bersama.
Gagasan referendum dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Aceh itu boleh jadi berbahaya bagi perdamaian Aceh.
Sekitar 60% dari seluruh perjalanan mudik akan dilayanai moda darat seperti bus dan kendaraan pribadi.
Laporan Tren Penindakan Korupsi yang dikeluarkan lembaga pembantau korupsi ICW tahun lalu menyebut gratifikasi masuk dalam 10 besar modus korupsi di Indonesia. 