Lebaran mestinya bikin hati tenang seperti sekarang ini. Tanpa kabar melambungnya harga kebutuhan pokok, tanpa berita kemacetan ekstrim hingga memakan korban. Warga yang mudik, bisa kembali ke kampung halaman dengan senyum lega.
Kestabilan harga dan lancarnya mudik, jelas buah dari perencanaan yang baik. Selain tentu saja waktunya yang relatif cukup panjang untuk mempersiapkan ritual tahunan ini.
Apresiasi patut diberikan tak hanya pada perencana, tapi juga petugas pelaksana di lapangan. Beribu-ribu orang rela tak mudik, demi berjuta-juta orang yang kembali ke kampung halaman. Dari mulai petugas transportasi publik, pengatur lalu lintas, sampai petugas medis yang bersiaga di posko mudik. Acungan jempol juga ucapan terima kasih patut dihaturkan pada para petugas lapangan ini.
Meski begitu, sejumlah catatan perlu diberikan. Terutama menyangkut tingginya harga tiket pesawat, yang kian tak terjangkau. Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga kini juga belum jelas hasilnya.
Kita mendesak KPPU segera menuntaskan kerjanya. Karena kebutuhan publik akan transportasi udara, tak hanya saat mudik tiba. Ketersediaan tansportasi udara yang terjangkau dan aman jadi harapan warga. Apalagi transportasi cepat ini masih jadi andalan terutama bagi mereka yang berada di luar Jawa - baik saat mudik atau karena keperluan lainnya.
Podcast menawarkan keintiman dan kebebasan yang melekat pada radio. Tapi podcast juga sesuai dengan kehidupan manusia modern yang menginginkan lebih banyak kendali. 
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.