Organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang aturan memakai media sosial. Fatwa itu mengharamkan sejumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial yang dianggap palsu, gosip, mengandung ujaran kebencian, permusuhan dan lain-lain.
Ini adalah upaya merespons media sosial yang gegap gempita penuh muatan negatif, sejak pergelaran Pilkada 2017. Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.
Namun konten negatif ini tak melulu soal agama, khususnya Islam, yang jadi wilayah fatwa MUI. Munculnya fatwa MUI tentang media sosial juga tak serta merta jadi obat mujarab. Apalagi fatwa tak punya ikatan hukum.
Tanpa adanya Fatwa MUI, sudah ada banyak aturan soal cara kita bermedsos - seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga banyak catatannya. Begitu juga Kapolri sudah memiliki surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian. Yang jadi kunci adalah penegakan hukum dan meningkatkan literasi media soal bagaimana semestinya kita berperilaku di media sosial.
Berperilaku di Media Sosial
Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.
Ilustrasi: Hoax vs Hoax
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - OPINI
Gagal total
TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. Mencari Penyerang Novel
Jika selama enam bulan ini tim tidak bisa membeberkan nama pelaku atau dalang penyerangan Novel, tentu sangat mengecewakan. Artinya, tim gagal bekerja. Waktu dan anggaran terbuang tanpa hasil. Calon Pemimpin KPK
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?Rekonsiliasi
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.Tunggu Apa Lagi?
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.Cabai
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. Menguatkan KPI
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.Poligami
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.Keadilan untuk Korban
Masalahnya tak mudah amnesti diberikan. Butuh pertimbangan dari para wakil rakyat di Senayan.Sel Tidur JI
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.Tentara Fungsional
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.Mencari Manusia Setengah Dewa
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. Bhayangkara Pengayom
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.Fondasi Bangsa
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.Kembali Bersatu
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.Energi untuk Bekerja
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. Impor Sampah
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).Intervensi Penangguhan
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. Jalur Terhormat
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.Koopsusgab untuk Apa?
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Koalisi Masyarakat Siapkan Strategi Desak Presiden Bentuk TGPF Independen