Organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang aturan memakai media sosial. Fatwa itu mengharamkan sejumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial yang dianggap palsu, gosip, mengandung ujaran kebencian, permusuhan dan lain-lain.
Ini adalah upaya merespons media sosial yang gegap gempita penuh muatan negatif, sejak pergelaran Pilkada 2017. Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.
Namun konten negatif ini tak melulu soal agama, khususnya Islam, yang jadi wilayah fatwa MUI. Munculnya fatwa MUI tentang media sosial juga tak serta merta jadi obat mujarab. Apalagi fatwa tak punya ikatan hukum.
Tanpa adanya Fatwa MUI, sudah ada banyak aturan soal cara kita bermedsos - seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga banyak catatannya. Begitu juga Kapolri sudah memiliki surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian. Yang jadi kunci adalah penegakan hukum dan meningkatkan literasi media soal bagaimana semestinya kita berperilaku di media sosial.
Berperilaku di Media Sosial
Efek buruknya tak disangka-sangka; memecah warga, keluarga, juga demo yang tak kunjung usai. Ada juga efek persekusi; memburu mereka yang berbeda pendapat untuk dihakimi secara sewenang-wenang.
Ilustrasi: Hoax vs Hoax
BERITA LAINNYA - OPINI
Peluang Baru itu Bernama Podcast
Podcast menawarkan keintiman dan kebebasan yang melekat pada radio. Tapi podcast juga sesuai dengan kehidupan manusia modern yang menginginkan lebih banyak kendali. Jangan Ada Impunitas!
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. Upaya Preventif Karhutla
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. Menggali Lubang Kubur KPK
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.Papua Damai
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.KPAI Menegakkan Aturan
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.Abrakadabra DPR
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. Sepuluh Nama
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.Makar Bendera
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. Jokowi Harus Berani
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. Luka Kita
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. Kekerasan Seksual
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.Ibu Kota Baru
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.Banjir Sampah Impor
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. Ibadah
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.Menjaga Marwah KPK
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.Bukan Hanya Rasisme
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.Berharap Wasit yang Adil
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.Prasangka pada Papua
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.Harkat Bangsa Papua
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN