Hari-hari ini, kata “makar” makin akrab di telinga. Situasi pasca Pemilu yang masih panas, dan terus panas jelang penetapan hasil penghitungan suara tanggal 22 Mei nanti.
Ada HS yang mengancam memenggal Kepala Presiden Joko Widodo ketika berdemo di depan Gedung Bawaslu pekan lalu. Meski mengaku khilaf, ia kini jadi tersangka kasus makar karena dianggap mengancam keamanan negara. Atau Kivlan Zen yang namanya muncul lagi ke permukaan. Ia dilaporkan melontarkan pesan-pesan bernada makar ketika berdemo. Kivlan kini tengah mempolisikan balik si pelapor dengan dugaan keterangan palsu. Eggi Sudjana juga jadi tersangka kasus dugaan makar karena menyerukan “people power” dalam sebuah orasi.
Menggunakan pasal “makar” memang perlu hati-hati. YLBHI merujuk pada kasus Eggi yang semestinya tak masuk kategori makar karena sekadar menyerukan "people power" tanpa pengerahan kekuatan. Tapi seruan-seruan yang muncul di tengah berbagai tudingan kecurangan yang terus menggema sejak usai Pemilu memang bikin situasi panas. Sementara Pemerintah malah merespons dengan membuat Tim Hukum Nasional yang justru berpotensi membungkam kritik kepada pejabat negara.
Karena core of the core alias intinya inti semua kegerahan ini adalah kontestasi Pemilu. Menang biasa saja, kalah pun ya tak usah berlebihan. Dulu kita semua begitu menantikan hari pencoblosan sehingga cebong versus kampret segera usai, ternyata itu tak terjadi. Sekarang kita sungguh menantikan tanggal 22 Mei ketika KPU mengeluarkan penghitungan suara resmi. Supaya hidup tak perlu nge-gas terus.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 