Bahaya Boikot Bayar Pajak

Tidak membayar pajak merupakan pelanggaran undang-undang. Ajakan memboikot pajak juga merupakan ajakan melanggar undang-undang.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 17 Mei 2019 00:22 WIB

Author

KBR

Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak (Foto: Pexels)

Reaksi pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil pemilu kian liar. Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan para pendukung Prabowo-Sandi memboikot bayar pajak kepada pemerintah hasil Pemilu 2019 karena pemerintahan dianggap tidak sah.

Ajakan ini berbahaya, karena bisa mengacaukan  ekonomi negara. Pajak masih menjadi tumpuan pemasukan negara. Pada tahun lalu, pemasukan negara di APBN sebesar Rp1.800 triliun. 90 persen berasal dari pajak. 

Dari pajak kita bisa membangun dan memperbaiki infrastruktur, memberi subsidi energi, anggaran pendidikan, kesehatan hingga gaji para pegawai negeri sipil atau pegawai honorer. Begitu pula bagi daerah yang masih mengandalkan pemasukan dari dana alokasi melalui APBN. Belum lagi program-program pemerintah lain, termasuk subsidi anggaran bagi partai politik, termasuk partai yang diusung Arief Poyuono.

Kewajiban pajak diatur melalui undang-undang, yang dibahas dan disahkan para wakil rakyat di DPR. Tidak membayar pajak merupakan pelanggaran undang-undang. Ajakan memboikot pajak juga merupakan ajakan melanggar undang-undang. 

Karena itu, ajakan memboikot bayar pajak adalah ajakan berbahaya yang justru bakal melemahkan rakyat, bangsa dan negara. Narasi-narasi emosional bentuk kekecewaan semacam ini harus ditentang.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.