Share This

Hapus Pasal 156 KUHP

Pasal 156a di Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP ini bermasalah. Bahkan bertentangan dengan prinsip HAM. Pasal ini bisa sangat subyektif, bisa menjadikan siapa pun sebagai korban.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 10 Mei 2017 01:06 WIB

Ahok tiba di LP Cipinang.

Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang usai dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara. (Foto: Antara)

Hingga semalam nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi topik kicauan  terpopuler di dunia. Panggilan gubernur nonaktif itu di media sosial Twitter dikicaukan hingga ratusan ribu kali. Jumlah kicauannya jauh melampaui nama-nama yang populer di dunia. Putusan majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara dua tahun penjara menjadi pemicu ramainya komentar itu.

Vonis bersalah itu tak hanya jadi perbincangan di dalam negeri, tapi hingga ke mancanegara. Sebagian besar menyesalkan keputusan itu. Seperti membuktikan bagaimana tekanan massa berbulan-bulan ini efektif menuai hasil. Hakim memilih menjatuhkan hukuman jauh dari tuntutan jaksa satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun.

Ahok bukan yang pertama. Hampir dua bulan silam Pengadilan Jakarta Timur juga menjatuhkan vonis bersalah pada tiga petinggi eks Gafatar. Mereka divonis kurungan bervariasi  tiga hingga  lima  tahun penjara atas dakwaan penodaan agama.

Ahok juga tiga petinggi eks Gafatar itu adalah korban. Pasca keluarnya aturan pada 1965, tercatat sudah 97 kasus penodaan agama. Mayoritas sebanyak 89 kasus terjadi pascareformasi 98. LBH Jakarta menilai, pasal 156a di Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP ini bermasalah. Bahkan bertentangan dengan prinsip HAM. Pasal ini bisa sangat subyektif, bisa menjadikan siapa pun sebagai korban, tergantung bagaimana dan siapa yang menafsirkan. Tafsir yang berbeda bisa serta merta dianggap menodai agama tertentu.

Sudah sepatutnya aturan semacam itu dihapus, agar tak ada lagi jatuh korban lantaran berbeda pemahaman dengan mereka yang dianggap mayoritas atau bersuara lebih keras.
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.