Surat dari Susilo Bambang Yudhyono kepada internal Partai Demokrat sesungguhnya adalah pengingat bagi kita semua akan Indonesia yang beragam serta tujuan dari Pemilu itu sendiri. SBY mengirim surat itu sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat terkait kampanye pasangan capres Prabowo-Sandiaga Uno.
Dalam suratnya, SBY mengingatkan soal konsep inklusivitas yang harus diusung dalam kampanye nasional. Bahwa kampanye seharusnya mencerminkan kebhinekaan Indonesia, juga mencerminkan persatuan.
SBY juga mengingatkan soal esensi Pemilu yaitu untuk memilih pemimpin bangsa. Ia yang berdiri di atas semua golongan, tak hanya memimpin sebagian rakyat yang memilihnya saja. Karena itu jauh lebih penting untuk memperkenalkan visi dan misi, ketimbang memperlebar jurang antarpemilih.
Apa yang disampaikan SBY ini betul. Dan sangat perlu untuk situasi politik saat ini. Ketika semua politisi tak ubahnya kecap yang selalu mengaku jadi yang terbaik, tanpa merasa perlu mengurai sebabnya.
Kita adalah calon pemilih dan sedianya melatih diri sendiri jadi pemilih yang kritis. Pilih A karena alasan yang jelas, bukan hanya karena tak suka pada B. Bayangkan betapa gundahnya hidup Anda kalau ternyata jagoan Anda tak terpilih. Apakah lantas mau misuh-misuh sedikitnya selama lima tahun atau tak mengakui program pemerintah terpilih?
Ketimbang begitu, ingatlah untuk memakai hak politik Anda untuk memilih calon pemimpin terbaik, dengan alasan yang rasional pula. Ini soal kehidupan bernegara, soal program pembangunan yang berguna bagi warga, bukan soal pilihan emosional.
Podcast menawarkan keintiman dan kebebasan yang melekat pada radio. Tapi podcast juga sesuai dengan kehidupan manusia modern yang menginginkan lebih banyak kendali. 
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.