Duka kita bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) . Data terakhir menyebut, ada 90 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di 19 provinsi yang meninggal dunia pada saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019. 350 lebih sakit.
Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam seraya menyebut mereka sebagai 'pejuang demokrasi'. Dan kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bakal ada santunan untuk mereka.
Pekerjaan para petugas KPPS sungguh tak mudah. Pekerjaan dimulai sejak jauh hari sebelum pencoblosan. Di hari H mesti berjibaku konsentrasi di bawah mata para saksi serta warga yang penasaran. Proses menghitung dan merekap hasil dari 4 sampai 5 surat suara untuk setiap pemilih pun bukan perkara gampang.
Sungguh ini suatu kerja kerelawanan dengan tingkat profesionalitas yang dituntut prima dan jam kerja super panjang. Satu saja korban sebetulnya sudah terlalu banyak.
Pelaksanaan Pemilu serentak diputuskan Mahkamah Konstitusi pada 2013 demi hemat biaya, hemat waktu dan meredam potensi konflik Tapi jika ini harus diganjar dengan korban jiwa, tentu kita bisa pikirkan opsi lain. Untuk yang sekarang, santunan mesti disegerakan.
Sementara untuk yang berikutnya, biarlah teknologi mempermudah hidup kita. Konsep e-pemilu perlu serius dipikirkan sehingga beban administrasi, logistik dan manusia bisa ditekan. Sistem ini sudah dikembangkan BPPT serta dipakai di sejumlah Pemilu lokal.
Artinya, ini bisa dilakukan. Dan betulan mesti dijajaki untuk dipakai dalam aneka rupa Pemilu selanjutnya. Demi kita bisa tetap berpesta demokrasi tanpa dihantui kabar duka.
Podcast menawarkan keintiman dan kebebasan yang melekat pada radio. Tapi podcast juga sesuai dengan kehidupan manusia modern yang menginginkan lebih banyak kendali. 
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.