Share This

Pergub Pemindahan Hukum Cambuk Tak Bergigi

Kata dia, pemberitaan media internasional tentang Aceh kerap buruk karena mempertontonkan hukuman cambuk di muka umum. Malah, hukum syariat Islam itu dijadikan hiburan bagi turis.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 27 Apr 2018 09:37 WIB

Ilustrasi: Eksekusi hukuman cambuk

Ilustrasi: Eksekusi hukuman cambuk (Foto: Antara)

Niatan Gubernur Aceh Irwan Yusuf memindahkan hukuman cambuk ke dalam lapas rupanya masih diabaikan sejumlah kepala daerahnya. Kemarin di Kota Lhokseumawe, hukum cambuk masih dilaksanakan di di muka umum. Dua muda-mudi dituding berbuat mesum lantas dieksekusi algojo di halaman Masjid Agung Islamic Center. Polisi Syariah dan DPR Aceh bahkan berencana menggugat Pergub baru itu karena katanya tak dapat persetujuan DPR Aceh.

Ditemui di Jakarta, Gubernur Irwandi membeberkan mengapa Pergub itu lahir. Pertama, agar tak memperburuk citra Tanah Serambi Mekkah. Kata dia, pemberitaan media internasional tentang Aceh kerap buruk karena mempertontonkan hukuman cambuk di muka umum. Malah, hukum syariat Islam itu dijadikan hiburan bagi turis. Kedua, memperkecil dampak trauma bagi korban. Belum lagi bisa membuat masa depan si korban kian suram. Dan ketiga, tak semestinya penyiksaan seperti itu disaksikan anak-anak. 

Kalau Gubernur Irwandi Yusuf sudah paham betul bahwa hukuman cambuk hanya membawa masalah bagi Aceh, maka sebaiknya sekaligus cabut saja qanun jinayat. Qanun ini sudah lama dikritik di dalam dan luar negeri, aktivis hak asasi manusia, hak anak dan perempuan karena dianggap tak berperikemanusiaan. Sebab hukum barbar memang semestinya lenyap dari muka bumi.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.