Share This

Intimidasi Terhadap Jurnalis

Said Assegaf dan pendukungnya tak senang, lantas meminta foto itu dihapus. Jurnalis lain yang berada di sana ikut memperingatkan, jurnalis tak boleh diintimidasi. Saat itulah jurnalis itu ditampar.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 02 Apr 2018 05:02 WIB

Ilustrasi: Stop Kekerasan Terhadap Junalis

Ilustrasi: Stop Kekerasan Terhadap Junalis

Geliat panasnya Pilkada 2018 mulai terasa pada jurnalis. Di Ambon, Maluku, calon gubernur Maluku petahana, Said Assegaf, menjadi pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Saat itu Said Assegaf sedang berada di sebuah warung kopi, ketika fotonya diambil oleh jurnalis lewat kamera ponsel. Said dan pendukungnya tak senang, lantas foto itu diminta untuk dihapus. Jurnalis lain yang berada di sana ikut memperingatkan, jurnalis tak boleh diintimidasi. Saat itulah sang jurnalis ditampar. 

Said mengaku insiden ini adalah sebuah ‘kecelakaan’ karena ada kesalahpahaman. Sebagai pejabat publik, Said mestinya paham kalau segala pergerakannya di tempat umum bisa menjadi bahan pemberitaan. Jurnalis memberitakan apa yang dilakukan pejabat publik sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial. Jangan lupa, profesi ini dilindungi Undang-undang Pers. Upaya menghalang-halangi kerja pers, apalagi sampai melakukan intimidasi dan kekerasan, bakal diganjar dengan hukuman pidana. 

Ketua DPR Bambang Soesatyo sudah mengingatkan supaya sama-sama menjaga demokrasi di Pilkada Serentak 2018 ini dengan cara menghindari intimidasi dan pemaksaan. Termasuk dalam hal ini adalah tidak mengintimidasi jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat tahun lalu ada sedikitnya 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dan pelakunya paling banyak adalah pejabat publik penyelenggara negara, disusul warga sipil. 

Pilkada Jakarta tahun lalu menjadi saksi atas 5 kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Berbeda pandangan politik dan pertarungan antarcalon pemimpin adalah tensi tinggi bagi kehidupan bermasyarakat. Karenanya kita mesti tetap berkepala dingin dan tak terseret pada insiden yang akan melukai demokrasi itu sendiri.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.