Bencana banjir bandang dan longsor di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua mengakibatkan 80 warga kehilangan nyawa, dan 40an lainnya belum ditemukan. Selain merusakkan sarana dan prasarana, bencana juga mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menengarai bencana terjadi karena rusaknya lingkungan di kawasan Pegunungan Cyclop. Lokasi cagar alam itu sejak 16 tahun silam, dirambah untuk permukiman. Kerusakan diperparah dengan penebangan liar dan penambangan di kawasan cagar.
Pada 5 tahun silam, duta besar Norwegia menyampaikan kekecewaannya saat mengunjungi Pegunungan Cyclop. Kunjungan dimaksudkan mengecek manfaat bantuan sejumlah 1,2 juta dolar atau setara 17 miliar rupiah untuk menjaga kawasan cagar. Alih-alih melihat kawasan yang terlindungi, justru yang ditemui tak jauh dari pos satgas pengamanan cagar yang dibangun dengan dana hibah itu, menjadi tempat penambangan pasir. Sungguh ironis dan memalukan.
Kini keteledoran itu berbuah bencana yang memakan korban puluhan jiwa. Pemerintah harus bertanggung jawab memperbaiki dan memulihkan kembali kawasan cagar alam. Karena hanya dengan pemulihan inilah bisa dicegah terulangnya petaka lingkungan.
TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. 
Jika selama enam bulan ini tim tidak bisa membeberkan nama pelaku atau dalang penyerangan Novel, tentu sangat mengecewakan. Artinya, tim gagal bekerja. Waktu dan anggaran terbuang tanpa hasil. 
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.