Share This

Siapa Mau Jadi Petani?

Bumi Nusantara yang subur mestinya menyediakan seribu satu macam pangan pokok. Nyatanya tidak. Pun masih saja terjadi bencana kelaparan, seperti di Papua beberapa waktu lalu.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 12 Mar 2018 05:10 WIB

Ilustrasi: Petani menyiapkan bibit padi

Petani menyiapkan bibit padi di area persawahan Desa Kalidoro, Pati, Jawa Tengah. (Foto: Antara/Yusuf Nugroho).

Dalam sebuah acara di Institut Pertanian Bogor, Presiden Joko Widodo menyindir para lulusannya yang banyak bekerja di bidang lain. 'Terus yang jadi petani siapa?" sindir Jokowi. 

Tidak banyak anak muda yang ingin jadi petani sekarang. Urbanisasi ke kota makin deras, sementara inovasi pertanian butuh ide-ide baru dari anak muda. Pertumbuhan penduduk yang tinggi seharusnya jadi panggilan buat anak muda untuk berbuat sesuatu demi kebutuhan pangan. Misalnya diversifikasi pangan. Bumi Nusantara yang subur mestinya menyediakan seribu satu macam pangan pokok. Nyatanya tidak. Pun masih saja terjadi bencana kelaparan, seperti di Papua beberapa waktu lalu.

Keinginan Presiden Jokowi ini juga mesti dicek ke lapangan. Masih seberapa banyak lahan yang tersedia untuk digarap? Ketersediaan lahan beradu cepat dengan alih fungsi, pertumbuhan industri dan pembangunan lainnya. 

Perlu ada cara yang lebih sistematis dan terstruktur kalau kita ingin lebih banyak anak muda di bidang pertanian dan pangan. Pendidikan vokasi, yang sering digenjot Jokowi untuk infrastruktur, bisa juga untuk bidang ini. 

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.