Share This

Janji Tinggal Janji

Perbuatan pemerintah itu mencederai rasa keadilan bagi para korban. Alih-alih mendapat keadilan, pemerintah yang sepatutnya mendorong penyelesaian kasus melalui jalur hukum, malah melanggar hukum.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 03 Feb 2017 00:47 WIB

Menkopolhukam Wiranto

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto (foto: Antara)

Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada lembaga yang mengawasi pelayanan publik, Ombudsman. Koalisi mengadukan keduanya atas tuduhan maladministrasi lantaran bersepakat menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM melalui jalur nonyudisial.  

Kata Koalisi, Undang-Undang Pengadilan HAM tak mengatur peran Menkopolhukam dalam memutus perkara.  Kata Mereka, keputusan  Pemerintah itu  sebagai upaya cuci tangan negara atas kesalahan yang tidak mau diakui dan diperbaiki. Perbuatan pemerintah itu mencederai rasa keadilan bagi para korban. Alih-alih mendapat keadilan, pemerintah yang sepatutnya mendorong penyelesaian kasus melalui jalur hukum, malah melanggar hukum.

Sedangkan Komnas HAM dilaporkan lantaran tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah menuntaskan penyelidikan atas sejumlah pelanggaran HAM, sepatutnya memastikan kasus-kasus itu ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan di peradilan. Komnas tak bisa cuci tangan dengan melempar bola pada Kejaksaan Agung yang bertugas menjalankan penyidikan dan penuntutan.

Tak jelasnya kasus pelanggaran HAM masa lalu ini bikin  berang korban dan keluarga korban. Bertahun-tahun upaya mereka mendapat keadilan semakin jauh panggang dari api. Pemerintah yang menjadi sandaran, melalui menteri-menterinya  memilih untuk menyelesaikan melalui jalur nonyudisial.

Itu sebab Sumarsih, ibu mahasiswa yang menjadi korban pelanggaran HAM Semanggi 1 menagih janji Nawacita Presiden Joko Widodo. Di tangan pembantu-pembantunya itu, janji Jokowi menuntasan pelanggaran HAM malah semakin tak jelas.  Jokowi mesti segera mengevaluasi para pembantunya itu. Demi tunainya janji dan memastikan berakhirnya imunisasi. Juga memberi keadilan bagi korban dan keluarganya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.