Share This

SP3

Foto dan video para pewarta bertebaran saat peristiwa terjadi. Saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan itu pun tak kurang banyaknya. Sungguh aneh SP3 yang diteken Kapolres Jakarta Selatan itu.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 05 Jan 2018 09:13 WIB

Alldo Felix Januardy mengalami tindak kekerasan

Alldo Felix Januardy mengalami tindak kekerasan (foto: @LBH_Jakarta)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian. Gugatan diajukan lantaran Kepolisian Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)  kasus dugaan pengeroyokan terhadap pengacara publiknya. Pada awal Januari 2 tahun silam saat mendampingi korban penggusuran di Bukit Duri, Alldo Felix Januardy dikeroyok sejumlah anggota polisi dan Satpol PP. 

Kepolisian beralasan kekurangan bukti. Padahal jepretan gambar dan video para pewarta bertebaran saat peristiwa terjadi. Saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan itu juga tak kurang banyaknya. Sungguh aneh SP3 yang diteken Kapolres Jakarta Selatan itu.

Ini bukan kali pertama pejabat kepolisian mengeluarkan SP3 manakala ada dugaan aparat  terlibat suatu kasus. Pada hampir 2 tahun silam Kepolisian juga mengeluarkan SP3 atas dugaan pembakaran lahan oleh 15 perusahaan di Riau. Sayangnya praperadilan yang diajukan organisasi lingkungan Walhi ditolak Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 5 bulan lalu.

Kapolri Tito Karnavian mesti memberi perhatian lebih pada aparatnya di bawah. Jangan sampai SP3 jadi alat dagang  perkara atau melindungi kolega. Jadi, tak perlu ragu mencopot pejabatnya  di daerah yang tak cakap dan profesional saat menangani kasus. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.