Share This

Mengatur Urusan Privat

Hanya karena mereka diduga pasangan gay, kedua orang ini jadi sasaran persekusi. Ketika ini ternyata hanya kesalahpahaman, siapa yang tanggung jawab?

OPINI , EDITORIAL

Senin, 22 Jan 2018 05:12 WIB

Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen.

Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Januari ini, mestinya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana disahkan DPR. Hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda ini berisi lebih dari 750 pasal yang dianggap tidak lagi sesuai perkembangan masa kini. 

Salah satu pembahasan yang paling menyedot perhatian sekarang adalah rencana akan masuknya materi soal LGBT. Sejumlah fraksi pengusungnya ingin supaya LGBT dinyatakan secara hukum sebagai perbuatan terlarang. RUU KUHP versi pemerintah sebatas mengatur pidana terhadap perilaku LGBT dengan korban anak-anak. Lewat revisi ini, perilaku LGBT antarorang dewasa disorongkan juga sebagai tindakan pidana. 

Kita ingat, belum lama ini sebuah video sempat viral di media sosial tentang dua laki-laki yang berpelukan. Mereka dikira pasangan gay. Akibat video tersebut, mereka tertekan, tak berani keluar rumah, bahkan salah satunya jadi kehilangan pekerjaan. Padahal mereka bukanlah pasangan gay, melainkan kakak-adik yang sudah lama tidak bertemu. Hanya karena mereka diduga pasangan gay, kedua orang ini jadi sasaran persekusi. Ketika ini ternyata hanya kesalahpahaman, siapa yang tanggung jawab?

Ketika pasal larangan LGBT ini masuk ke KUHP, pasal ini sangat mungkin dipakai untuk mendiskriminasi, mengintimidasi atau bahkan menyerang orang yang dikira pasangan LGBT. Semestinya negara tidak ikut mengatur urusan privat - dan orientasi seksual seseorang adalah salah satunya. Ketika negara campur tangan, warga justru bisa jadi korban represi. Padahal negara harusnya berdiri di atas semua golongan, di atas semua perbedaan, demi melindungi setiap warga negara. Karena semua punya hak yang sama. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.