Lebih dari tujuh ribu warga di Kabupaten Penajam Paser Utara terancam tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur Kalimantan Timur, karena belum merekam data mereka dalam program KTP elektronik. Tanpa data tersebut, hak pilih mereka terancam hilang. Salah satu syarat warga bisa menggunakan hak pilih adalah nama mereka terdata dalam daftar pemilih, yang basis datanya menggunakan Nomor Identitas Tunggal.
Kasus ini juga terjadi banyak daerah, seperti Jawa Barat, Provinsi Aceh, dan lain-lain. Memang hak mereka masih bisa diakomodir, namun bisa juga hilang karena tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap.
Secara nasional, perekaman data untuk KTP elektronik sudah mencapai 94 persen dari total penduduk berusia wajib KTP. Masih ada sekitar lima persen yang belum terekam data kependudukannya secara elektronik, yang jumlahnya mencapai 9 juta orang.
Saat ini KTP elektronik menjadi syarat bagi banyak hal yang menyangkut hak-hak warga negara. Tanpa adanya KTP elektronik, hak-hak warga bisa terganggu. Mulai dari pengurusan BPJS Kesehatan, paspor, perbankan, asuransi dan lain-lain. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mempercepat segera program perekaman data KTP elektronik warga.
Sebagian pemerintah daerah berdalih perekaman data terkendala keengganan warga. Namun itu tidak boleh menjadi dalih bagi pemerintah untuk berhenti bekerja. Jangan sampai di masa-masa tahun politik, baik Pilkada 2018 maupun Pemilu serempak 2019 nanti ada warga yang hilang hak-hak pilihnya karena belum terekam KTP elektronik. Pemerintah juga turut andil, karena berbagai faktor, termasuk kelangkaan blanko KTP elektronik yang selama beberapa waktu lalu membuat frustasi warga.
Jangan sampai ada lagi warga mengeluh lama memperoleh KTP elektronik, karena kendala teknis dan lemahnya kinerja aparat.
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 
Memindahkan para tahanan ke penjara di pulau terpencil juga tak serta merta jadi solusi selama para petugasnya korup. 
Harusnya kita biasa saja bicara soal politik. Mungkin tak ubahnya bicara soal klub bola favorit atau kesukaan lainnya. Kita justru harus belajar menyikapi perbedaan dengan biasa-biasa saja. 
Menkominfo langsung meminta anak buahnya mengais konten iklan rokok di internet. Hasilnya: ada 114 kanal yang melanggar Undang-undang Kesehatan; ada di Facebook, Instagram serta YouTube.
Di tengah panasnya suhu politik pasca ricuh 21-22 Mei lalu, video ini sedikit bikin publik tenang.
Tim kecil di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan aktivis anti-Orde Baru atau anti-Soeharto. 
Mengapa sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang adalah untuk ‘umum’ dan milik negara, mesti dilabel syariah? RSUD adalah bagian dari pelayanan publik dan publik tak semuanya beragama Islam. 
ASN adalah wajah pemerintah dan birokrasi kita. Selama ini, persepsi umum terhadap ASN adalah disiplin yang rendah, kinerja yang buruk dan tak punya mental melayani. 
Angka pengguna transportasi umum diklaim meningkat, sementara jumlah kecelakaan diklaim turun hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketika pejabat menutup telinga atas jeritan kaum minoritas, dan lebih mendengar suara kelompok-kelompok intoleran, maka mereka sudah berbuat zalim dan berdosa. Merampas hak-hak asasi dari warga negara
Tak ada gunanya jika seusai Ramadan masih tergoda mencaci, menghina dan merendahkan sesama. Tak ada gunanya ibadah Ramadan jika masih terus menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian. 
Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik KPPU hingga kini juga belum jelas hasilnya. 
Etika berkendara dan memakai fasilitas publik mesti dijaga karena jalanan, rel kereta, tol, kereta api, pesawat dan lainnya adalah milik bersama.
Gagasan referendum dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Aceh itu boleh jadi berbahaya bagi perdamaian Aceh.
Sekitar 60% dari seluruh perjalanan mudik akan dilayanai moda darat seperti bus dan kendaraan pribadi.