Lebih dari tujuh ribu warga di Kabupaten Penajam Paser Utara terancam tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur Kalimantan Timur, karena belum merekam data mereka dalam program KTP elektronik. Tanpa data tersebut, hak pilih mereka terancam hilang. Salah satu syarat warga bisa menggunakan hak pilih adalah nama mereka terdata dalam daftar pemilih, yang basis datanya menggunakan Nomor Identitas Tunggal.
Kasus ini juga terjadi banyak daerah, seperti Jawa Barat, Provinsi Aceh, dan lain-lain. Memang hak mereka masih bisa diakomodir, namun bisa juga hilang karena tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap.
Secara nasional, perekaman data untuk KTP elektronik sudah mencapai 94 persen dari total penduduk berusia wajib KTP. Masih ada sekitar lima persen yang belum terekam data kependudukannya secara elektronik, yang jumlahnya mencapai 9 juta orang.
Saat ini KTP elektronik menjadi syarat bagi banyak hal yang menyangkut hak-hak warga negara. Tanpa adanya KTP elektronik, hak-hak warga bisa terganggu. Mulai dari pengurusan BPJS Kesehatan, paspor, perbankan, asuransi dan lain-lain. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mempercepat segera program perekaman data KTP elektronik warga.
Sebagian pemerintah daerah berdalih perekaman data terkendala keengganan warga. Namun itu tidak boleh menjadi dalih bagi pemerintah untuk berhenti bekerja. Jangan sampai di masa-masa tahun politik, baik Pilkada 2018 maupun Pemilu serempak 2019 nanti ada warga yang hilang hak-hak pilihnya karena belum terekam KTP elektronik. Pemerintah juga turut andil, karena berbagai faktor, termasuk kelangkaan blanko KTP elektronik yang selama beberapa waktu lalu membuat frustasi warga.
Jangan sampai ada lagi warga mengeluh lama memperoleh KTP elektronik, karena kendala teknis dan lemahnya kinerja aparat.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.