Pembangunan Sirkuit F1 di NTB Terbengkalai

KBR68H, Mataram - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB berharap Pemerintah Daerah menghentikan kerjasama dengan perusahaan pengelola kawasan Mandalika Resort di Lombok Tengah. Perusahaan tersebut adalah PT Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC.

OLAHRAGA

Jumat, 13 Sep 2013 13:27 WIB

Author

Zainudin Syafari

Pembangunan Sirkuit F1 di NTB Terbengkalai

sirkuit, formula 1, NTB, terbengkalai

KBR68H, Mataram - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB berharap Pemerintah Daerah menghentikan kerjasama dengan perusahaan pengelola kawasan Mandalika Resort di Lombok Tengah. Perusahaan tersebut adalah PT Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC.

Wakil Ketua DPRD NTB L Mohammad Syamsir mengatakan, sejak proyek dimulai Oktober 2011 lalu, hingga saat ini tidak ada kemajuan pembangunan yang memadai. Janji membangun kawasan perhotelan mulai 2012 juga tak ditepati. Karena itu, Syamsir meminta Pemerintah Daerah mengambil alih proyek.

”Kalau kita mau tegas stop sudah. Itulah yang harus dituntaskan benar tidak masalah lahan itu, itu kan harus ditelusuri. Ada yang terakhir katanya mengaku (lahannya) belum dibayar-bayar, saya malah melihat itu drama, sesuatu yang dibuat antara mereka,” kata Moh Syamsir.  

Wakil Ketua DPRD NTB L Mohammad Syamsir menilai, sebagai BUMN, PT BTDC tidak serius membangun kawasan Mandalika, seperti harapan masyarakat NTB. Luas area kawasan Mandalika Resort lebih dari seribu hektar. Sebelumnya BTDC berencana membangun kawasan wisata terpadu dan dilengkapi dengan sirkuit balap Formula 1.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Inggris Bersikeras Tinggalkan Uni Eropa 31 Oktober 2019

Kabar Baru Jam 17

Foto Ikatan Besar Mahasiswa UI Tidak Akui Jokowi - Ma'ruf Hoaks