Ratusan Pejabat dan ASN di Jember Buat Mosi Tidak Percaya Kepada Bupati Faida

“Saya berharap agar supaya nantinya bisa ada arahan dari Ibu Gubernur, dan Menteri Dalam Megeri atau mungkin juga bisa dari Presiden, sehingga apa yang terjadi di Jember ini segera mendapatkan solusi"

NUSANTARA

Rabu, 30 Des 2020 13:53 WIB

Author

Hermawan Arifianto

Ratusan Pejabat dan ASN di Jember Buat Mosi Tidak Percaya Kepada Bupati Faida

Apel mosi tidak percaya kepada Bupati Jember Faida di aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Rabu (30/12/2020). (Antara/Zumrotun S.)

KBR, Jember-  Bupati Jember, Jawa Timur, Faida mendapat mosi tidak percaya dari ratusan pejabat dan ASN di lingkuan Pemkab Jember. Mosi tersebut disampaikan dalam apel yang digelar di Kantor Pemkab Jember yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief dan Sekda Jember Mirfano Rabu pagi (30/12/2020).

Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, selain melakukan mosi tidak percaya mereka juga menolak semua kebijakan Bupati Faida yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut yaitu mencopot belasan Pejabat Pemkab Jember mulai dari Sekda, Kepala Dinas Hingga Kepala Bagian Pemkab Jember.

Muqit meminta   Presiden Jokowi untuk mencabut kewenangan bupati Jember, Faida selaku pejabat pembina kepegawaian, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang Manajemen PNS.  

“Saya berharap agar supaya nantinya bisa ada arahan dari Ibu Gubernur, dan Menteri Dalam Megeri atau mungkin juga bisa dari Presiden, sehingga apa yang terjadi di Jember ini segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk bagaimana Jember tidak berkelanjutan dengan kegaduhan yang ada ini,” ujar Abdul Muqid Arief, Rabu (30/12/2020).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jember Mirfano menyatakan, pembacaan mosi tidak percaya ini merupakan spontanitas dari para pejabat dan ASN Pemkab jember. Pemicunya yaitu pembebastugasan dan pencopotan belasan pejabat pemkab Jember, termasuk dirinya sebagai Sekda yang ditanda tangani oleh bupati Faida pada Selasa (29/12) kemarin.

Mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri RI, yang dikeluarkan jelang Pilkada serentak 2020, para petahana sebenarnya dilarang melakukan mutasi pejabat hingga ada pelantikan kepala daerah yang baru. Sehingga dia menolak SK Bupati yang dinilai melanggar aturan Mendagri tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Pandemi dan Dampak Pada Kesehatan Mental Siswa

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Menanti Perhatian pada Kesehatan Mental Pelajar

Kabar Baru Jam 10