Surati Presiden, MRP Minta Pengurangan Pasukan di Nduga

KBR, Jayapura - Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menyurat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan institusi TNI/Polri. Melalui surat itu, MRP akan meminta pengurangan pasukan di Kabupaten Nduga.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan pengurangan pasukan keamanan di Nduga merupakan salah satu solusi jangka pendek yang dapat diambil.

Pengurangan pasukan keamanan di Nduga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kontak senjata aparat keamanan dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu, yang seringkali terjadi dalam setahun terakhir.

"Kita tidak bilang ditarik semua, tidak. Tetap ada di sana personil yang diperlukan saja, tidak harus berlebihan. Nduga itu bagian dari NKRI, kenapa warganya itu tidak bisa kita jamin?" kata Timotius Murib, di Jayapura, Selasa (10/12/2019).

Menurut Murib, sama seperti warga wilayah lain di Indonesia, masyarakat Kabupaten Nduga juga berhak mendapat kehidupan yang layak, tenteram dan damai. Mereka juga berhak mendapat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan memadai.

Namun, kata Murib, sejak setahun terakhir terjadi konflik antara OPM dengan aparat keamana di Nduga. Warga empat kampung sekitar area konflik memilih mengungsi ke daerah dan kabupaten terdekat yang dianggap aman, karena khawatir menjadi korban salah sasaran.

"Hari ini warga Nduga tidur di goa-goa di hutan-hutan. Ini nyata. Kira-kira siapa yang menjamin? Negara punya tanggung jawab. Akhirnya anak yang menjadi korban di hutan," ujarnya.

Konflik antara OPM dan aparat keamanan di Nduga, kata Murib, hanya satu dari sekian kejadian di Papua yang menyebabkan warga suatu wilayah mengungsi ke daerah lain. Beberapa tahun lalu, peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Timika dan Lanny Jaya.

"Dimana-mana di Papua ini seperti itu. Setelah terjadi konflik antara OPM dan aparat kemanan, warga mengungsi karena takut," ucapnya.

Editor: Agus Luqman