KBR, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjanjikan pemberian dana stimulan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Barat tuntas paling lambat akhir Februari 2019.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan dari hasil verifikasi jumlah rumah rusak akibat gempa bumi lebih dari 216 ribu rumah.
Ia optimistis pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada Desember ini akan meningkat jumlahnya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pembentukan Pokmas merupakan salah satu syarat pencairan dana stimulan tersebut.
Saat ini, telah terbentuk sebanyak 1.149 Pokmas dengan total 13.830 kepala keluarga.
Selain Pokmas, pemerintah sedang merekrut fasilitator untuk mempercepat pembangunan rumah.
“Ya, semua bantuan itu cair, Februari akhir. Tapi bukan rumah rumah jadi lho ya, karena membangun rumah tak seperti membalik telapak tangan," kata Sitti Rohmi Djalillah di Mataram, Rabu (5/12/2018).
Wagub NTB Sitti Rohmi mengakui, proses pembangunan rumah di masa rehabilitasi rekonstruksi ini lamban.
"Insyaallah janji pemerintah sampai akhir Februari cair semuanya. Kita genjot, Desember ini akan ada peningkatan yang signifikan karena sekarang sedang direkrut fasilitatornya,” kata Sitti.
Baca: Rekonstruksi Rumah Pascagempa NTB Kemungkinan Molor dari Target
Pemerintah Provinsi NTB juga akan mengevaluasi efektifitas keberadaan fasilitator dalam mendampingi proses pembangunan hunian tetap.
Baca juga: Rumah Tak Layak Huni di NTB Capai 243 Ribu Unit
Sitti Rohmi mengakui keterbatasan jumlah fasilitator menjadi tantangan, sementara bantuan yang diberikan pemerintah itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota di NTB.
Pemerintah pusat akan memberikan dana perbaikan rumah untuk korban gempa di NTB dengan jumlah bervariasi. Warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat dana sebesar Rp50 juta, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan.
Editor: Kurniati
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” 
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," 
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. 
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. 
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
TPNPB menolak bernegosiasi dengan Indonesia.
