BPBD Jember Kekurangan Alat Pendeteksi Dini Bencana

Hanya ada 6 dari 7 alat pendeteksi dini bencana yang berfungsi di sejumlah titik rawan di Kabupaten Jember.

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 28 Des 2018 13:19 WIB

Author

Hermawan Arifianto

BPBD Jember Kekurangan Alat Pendeteksi Dini Bencana

KBR, Jakarta- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur kekeruangan alat pendeteksi dini bencana atau Early Warning Sistem (EWS). Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Rudi Danarto mengatakan, hanya ada 6 dari 7 alat yang berfungsi di sejumlah titik rawan di Kabupaten Jember.

Rudi menjelaskan, panjang garis pantai di Jember mencapai 120 kilometer. Selain itu, pemukiman penduduk di Jember juga semakin padat. Itu sebab, jumlah 6 alat pendeteksi dini bencana belum cukup.

“Dengan panjang pantai hampir 120 kilometer sebenarnya ada beberapa lokasi yang memang masih membutuhkan EWS ini. tapi EWS ini kan manual ketika ada intruksi baru kita bunyikan tidak terotomatis. Kita turun untuk itu kaitan dengan permintaan Provinsi untuk EWS nya kita tinjau kemarin yang 7 titik itu,” kata Rudi di Jember, Jumat (28/12/18).

Menurut Rudi, alat pendeteksi dini bencana atau EWS di Jember idealnya bejumlah 20 unit. Jumlah itu dianggap cukup untuk mendeteksi dini bencana. Ia menjelaskan, saat ini BPBD Jember tengah berupaya mengajukan penambahan EWS ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BNPB Pusat.

Rudi mengatakan, ancaman bencana di Jember cukup tinggi, terutama di tengah cuaca buruk seperti saat ini. Menurutnya, bencana yang mengancam Jember diantaranya banjir bandang, tanah longsor dan tsunami.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.