KBR, Jakarta - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Yogyakarta mengklaim sudah 90 persen menyelesaikan investigasi terkait dugaan maladministrasi pengosongan lahan proyek pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta, Budhi Masturi mengatakan berkas tinggal menunggu tambahan keterangan dari ahli pertanahan dan bekas hakim.
"Kalau sudah cukup ya sudah, pekan awal Januari akan kami sampaikan hasilnya. Tapi kalau ternyata perlu penajaman analisis perspektif dari ahli lainnya, ya kami akan tambahkan. Tetapi dari satu ahli itu kami sudah dapat banyak titik terang," tutur Budhi ketika dihubungi KBR, Minggu (24/12).
Keterangan dari keduanya, kata dia, diperlukan untuk memastikan sejumlah hal terkait prosedur pengadaan lahan dan proses konsinyasi. Sebelumnya, tim Ombudsman sudah mendengar pandangan dari ahli pertanahan Universitas Gajah Mada (UGM)
"Terkait prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Subjeknya kan negara, atau wakil negara yang dipasrahkan. Apakah angkasa pura bisa tidak? Dia tidak murni BUMN kan? Sudah Persero, tidak ada unsur negara. Kemudian prosesnya siapa yang mengadakan konsinyasi, kapan tanah dilepas? Tapi dalam batasan teoritik ya, bukan menilai, sebatas memberikan wawasan yang akan kami pakai sebagai pisau analisis temuan kami," jelasnya.
Baca juga:
- Dugaan Maladministrasi Bandara Kulon Progo, Ini Fokus Investigasi Ombudsman
- PT Angkasa Pura I: Ada Provokator Mengatasnamakan Mahasiswa
Selain meminta pandangan ke ahli pertanahan, tim juga telah meminta keterangan ke PLN Yogyakarta, Polsek Palihan Kulon Progo, PT Angkasa Pura I, pihak Pengadilan Negeri Kulon Progo dan pemerintah daerah.
"Kalau di pengadilan negeri kami melihat pengadaan proses penetapan konsinyasi. Itu masih dalam proses belum semua ditetapkan, ada yang belum ada yang sudah," terang Budhi.
Sebelumnya, Ombudsman Yogyakarta pada pertengahan Desember 2017 mendapatkan fakta tambahan mengenai dugaan adanya pelanggaran administrasi dalam proses pengosongan lahan di Kulonprogo. Selama sepekan saat itu, menurut Budhi, tim mengumpulkan keterangan dari warga dan Pengadilan Negeri Wates. Mereka fokus mencaritahu bagaimana perlakuan yang diterima warga dari aparat keamanan dan pejabat yang terlibat.
Baca juga:
- Konflik Bandara Kulon Progo, Ombudsman Temukan Fakta Tambahan
- Menhub Minta Pemrakarsa Bandara Kulon Progo, Persuasif
Editor: Nurika Manan
Total ada 122.047 KK yang menerima bansos beras.
"Tanya Kesang, tanya saja ke PSI. Jangan ke saya."
"Mestinya kan satu keluarga satu partai, ya mesti di pecat Jokowi kalau Kaesangnya ke PSI."
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
"Walaupun airnya menurun kami bersama gabungan Hippa, Hippa anggota dan tokoh masyarakat rembug dengan jalan doa bersama,”
"Sampai hari ini tidak ada yang ke saya tidak mau dipindah, Justru ada ASN yang tidak masik dalam scenario pindah dia mengusulkan pindah."
"Kalau kelaparan saya kira tidak, karena tetangga di situ sangat dekat dengan Bu Sri, tetangga juga sering memberikan makanan"
Poster Kaesang-PSI itu terpasang di berbagai sudut kota Solo. Di persimpangan jalan, sekitar pasar tradisional, hingga jalanan yang padat lalu lintas.
"Kita nggak tahu Mawar itu siapa. Kok sudah menduga-duga itu adik saya, memangnya itu adik saya?"
”Diperhitungkan dalam minggu ini curah hujan di seluruh Aceh tinggi."
"Yang pertama itu terjadi di Tegal TPA Penujah pada Juni kemarin, yang terakhir kemarin di TPA Jatibarang Kota Semarang tapi sekarang sudah terkendali," 
"Mereka tanda kutip agak menggerutu (keberatan)"
PLTSa Putri Cempo sejak Mei lalu sudah menjalani uji coba untuk mendapat sertifikasi layak operasi dari Kementerian ESDM, dan akan diresmikan pada akhir Oktober mendatang.
Kebakaran juga terjadi di TPA Sampah Putri Cempo, Mojosongo, Surakarta. Otoritas mengerahkan 45 unit pemadam kebakaran dari berbagai kabupaten kota di sekitar Surakarta.
"Ada empat partai politik sudah bersurat ke kami untuk dibuatkan surat pengantar pembukaan rekening dana kampanye"
"Semua yang mendata adalah pihak dari BP Batam, untuk melakukan suatu pendataan, yang mendatangi rumah penduduk secara door to door."
"Yang terjadi di Bromo dan Tengger, kerugiannya sangat luar biasa. Dari total denda yang cuma Rp 1,5 miliar itu tidak bisa menutupi dari total 50 hektare yang terbakar."
"Kena pukul akhirnya pihak korban nggak sadarkan diri, langsung dirujuk ke RSUD, koma,"
"Kita butuh website sebagai bentuk konektivitas antara lembaga dan masyarakat, juga kebutuhan-kebutuhan administrasi kelembagaan"
"Inshaallah dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS," 
