Lumbung Minyak Sawit Berkelanjutan Alex Noerdin Dikritik

Hasil kajian Koalisi LSM menunjukkan Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) Pemprov Sumsel masih buruk.

NUSANTARA | BERITA

Minggu, 06 Des 2015 19:08 WIB

Author

Wydia Angga

Lumbung Minyak Sawit Berkelanjutan Alex Noerdin Dikritik

Ilustrasi ekspansi perkebunan sawit. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Koalisi LSM pemerhati lingkungan mengkritisi langkah Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang hendak menjadikan provinsi tersebut sebagai lumbung minyak sawit berkelanjutan. Aktivis Hutan Kita Institute (HaKI), Adio Syafri meyakinkan kebijakan tersebut akan merusak lingkungan. Sebab, hasil kajian Koalisi LSM menunjukkan Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) Pemprov Sumsel masih buruk.

"Karena pengelolaan hutan dan Lahan Sumsel belum menerapkan prinsip Good Governance, prinsip transparansi sangat belum transparan, partisipasi masyarakat belum baik, akuntabilitas dari pengelolaan hutan dan lahan jauh dari yang diharapkan, koordinasi antar sektor dan masyarakat belum ada koordinasi baik, makanya kita nilai masih sangat buruk. Jika bicara lumbung minyak sawit berkelanjutan harus mengacu prinsip good governance dulu," kata Adio kepada KBR (6/12/2015)

Adio menambahkan, perkebunan sawit di Sumatera Selatan seluas 110 hektar berada di dalam kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi, suaka margasatwa maupun Taman Nasional. Sementara itu 260 ribu hektar berada di areal gambut dan lebih dari 36 ribu hektar di lahan gambut dalam.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin sebelumnya mencanangkan Sumsel sebagai lumbung sawit berkelanjutan saat menjadi pembicara dalam sebuah konferensi yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAKPI), minggu lalu. Alex memaparkan persiapannya dalam mengimplementasikan lumbung sawit itu dengan bekerjasama dengan IDH Sustainable Trade Iniatiative yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

Kerjasama ini berbentuk pembuatan peta dan rencana aksi untuk tiga lanskap di Sumsel, yaitu, lanskap gambut, tangkapan air dan dataran rendah. Alex juga menyebut Sumsel mendapat dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, GAPKI, Asosiasi petani kelapa sawit serta Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) untuk melakukan replanting kebun tua dan tidak produktif, serta kebun tanaman yang belum menghasilkan atau bibitnya tidak bersertifikat. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Parlemen Korsel Ajukan RUU 'Sulli' untuk Atasi Serangan Komentar Jahat di Medsos

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19