KBR, Kupang - Keberadaan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang diduga bermasalah membuat gerah DPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ini yang membuat DPRD setempat mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT (Nakertrans) menutup PT Malindo Mitra Perkasa. Sebab menurut Ketua Komisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPRD NTT, Winston Rondo, perusahaan itu telah melanggar aturan.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, kata dia, sudah memerintakan agar perusahaan itu ditutup karena menampung calon tenaga kerja asal NTT.
Ia mengancam, jika Kepala Dinas Nakertrans tidak mampu menutup perusahaan itu, maka DPRD NTT tidak akan menyetujui alokasi anggaran untuk instansi itu pada tahun 2015.
"Kami sudah bilang ke Pak kadis Nakertrans sekarang lagi sidang pembahasan anggaran, uang untuk Nakertrans 2015 itu tidak akan kami setujui, tidak akan kami kasih, kalau langkah pertama ini tidak ditunjukkan sungguh-sungguh," kata Winston Rondo di Kupang, Jumat (5/12).
Ia mendesak Dinas Tenaga Kerja segera menutup perusahaan itu.
“Kami sudah mendesak memberi waktu sesingkat-singkatnya bagi Kadis Nakertrans agar dalam satu dua hari ini segera mengeksekusi amanat menteri menutup PT Malindo. Karena rakyat sedang menunggu, apakah kita sanggup untuk melakukan langkah pertama.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans NTT, Simon Tokan mengakui sulit menindaklanjuti perintah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri karena bermuatan politis.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri memerintahkan agar PT Malindo Mitra Perkasa ditutup. Perusahaan itu diduga kuat terkait kasus perdagangan manusia di NTT. Sebab menurut Menteri Hanif Dakiri, kantor Cabang PJTKI dilarang menampung calon tenaga kerja.
Perusahaan PJTKI ini beberapa waktu lalu disidik oleh Brigadir Rudy Soik karena diduga terlibat perdagangan orang. Perusahaan itu juga diduga kuat dibekingi oleh jenderal dan perwira tinggi di Polda NTT. Namun, Polda NTT malah menetapkan Rudy sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap warga di Kabupaten Flores Timur.
Editor: Anto Sidharta
Pemprov NTT Didesak Tutup PJTKI yang Pernah Diusut Brigadir Rudy Soik
Keberadaan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang diduga bermasalah membuat gerah DPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jumat, 05 Des 2014 11:17 WIB
Pemprov NTT, PJTKI, Brigadir Rudy Soik
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NUSANTARA
Terkena PMK 400 Sapi Mati dan Dipotong Paksa di Jombang
159 ekor dipotong paksa.PMK Kembali Meningkat Warga Magetan Diimbau Tunda Beli Sapi
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"Tim SAR Belum Temukan 3 Anggota Polisi yang Terbawa Arus Sungai Digoel
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.DIY Satu-Satunya Provinsi Ramah Perempuan dan Anak di Indonesia pada 2022
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.Petani Rembang Keluhkan Sulitnya Beli Pupuk Bersubsidi
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.Banjir Aceh Menelan 2 Korban Jiwa
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.26 Ribu Warga Aceh Mengungsi Akibat Banjir
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).Ratusan Warga Mengungsi Bupati Pegunungan Bintang Klaim Kondusif
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.Upaya Kendalikan Harga Pangan Pemkot Bogor Bangun Gudang dan Pertanian Perkotaan
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.Ribuan Kades Demo DPR Tuntut Jabatan 9 Tahun
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“Viral Mahasiswa UNY Meninggal Dipicu Uang Kuliah Rektor Buka Suara
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."PMK Kembali Mewabah Peternak di Rembang Siaga
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"Nelayan Pati Demo Tolak Aturan PNBP 10
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "Perangkat Desa Rembang Tolak Wacana Perubahan Masa Jabatan
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.Petani Magetan Keluhkan Harga Kol Anjlok Jadi Rp300Kg
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,” Berkas Lengkap Lima Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diadili Senin 16 Januari 2023
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.Nelayan Rembang Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Pajak 10 Persen
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan SelatanPolisi Pertimbangkan Hukuman Kebiri kepada Terduga Pelaku Sodomi di Batang
21 anak diduga menjadi korban sodomi.Banjir Pantura Rugikan Pertanian Puluhan Miliar
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."Banjir Semarang Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
IPK Anjlok, Indonesia Makin Korup?
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending