NUSANTARA

Villa Liar Sulit Dibongkar karena Intervensi Penguasa

KBR68H, Jakarta - Sebanyak 90 persen penertiban villa liar di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terhambat oleh tekanan penguasa. Ini diungkapkan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menyusul penertiban villa liar yang dinilai tebang pilih. 

Ini terlihat dari tidak dibongkarnya sekitar tujuh villa milik para bekas pejabat militer dan birokrasi. Padahal, menurut Yayat, undang-undang Tata Ruang nomor 26 tahun 2007 menyebut semua bangunan liar di lahan konservasi harus dibongkar. 

"Yang menjadi pertanyaan mungkin atas nama kekuasaan kita harus mengakui, penegakan hukum itu adalah masalah utama di dalam menjalankan segala bentuk penegakkannya. Berdasarkan hasil diskusi yang pernah kami lakukan terkait penertiban di kawasan Puncak, laporan dari Pusdikreskrim Polri mengatakan, hampir 90 persen upaya penegakan aturan itu terkendala karena interversi. Bentuk intervernya ya atas nama kekuasaan, atas nama petinggi, atas nama pejabat, atau siapa pun yang merasa lebih tinggi dari undang-undang", ujarnya pada program Sarapan Pagi KBR68H. 

Pembongkaran villa liar di kawasan Puncak, Bogor pekan kemarin, dinilai sejumlah pihak tebang pilih. Salah satu yang memprotes adalah Koharinah yang villanya dirobohkan Satpol PP. Dia mengaku kecewa karena pemkab terkesan tebang pilih. Sementara itu Kasat Satpol PP Dace Supriadi membantah pihaknya tebang pilih. Kata dia, semua villa liar akan dibongkar, jika tak ada izin.

Editor: Antonius Eko 

• villa
• puncak
• bogor
• bongkar