Rendah, Pelayanan Publik di NTB

Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Nusa Tenggara Barat belum mematuhi Undang Undang tentang pelayanan publik.

NUSANTARA

Senin, 09 Des 2013 22:02 WIB

Author

Zaenudin Syafari

Rendah, Pelayanan Publik di NTB

Pelayanan Publik, NTB

KBR68H, Mataram - Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Nusa Tenggara Barat belum mematuhi Undang Undang tentang pelayanan publik.

Hasil penelitian Ombudsman perwakilan NTB menunjukkan dari 16 SKPD yang diteliti, sebanyak 14 SKPD masuk ke dalam zona rendah atau mendapat rapor merah.

Kepala Ombusman RI perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, sejumlah SKPD memiliki pelayanan rendah. Di antaranya Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dia berharap pemaparan ini menjadi pecut untuk meningkatkan kinerja SKPD tersebut.

“Misalnya dari penelitian di Pemprov NTB, dari 16 dinas kantor kami teliti. Itukan 14 nya masuk dalam zona rendah ya, tingkat kepatuhannya rendah situ loh. Hanya satu di provinsi yang tingkat kepatuhannya bagus. Itu yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Adhar Hakim di Mataram, Senin (9/12).

Kepala Ombusman RI perwakilan NTB Adhar Hakim menambahkan, di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dari 15 SKPD diteliti sebanyak sembilan SKPD di antaranya masuk dalam zona rendah.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar