Proyek Properti di Tangsel Dimonopoli Tiga Pengembang Besar

"KBR68H, Tangerang "

KBR68H, Tangerang – Indeks ekonomi di kota Tangerang Selatan 4,1. Berdasarkan kajian dari  embaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) bersama Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), indeks tersebut masih  di bawah rata-rata. Hal ini menggambarkan pengaruh elit politik dalam perusahaan swasta, usaha pemerintah dalam melindungi hak pekerja, ketidaksetaraan pendapatan, dan pengaruh politik serikat buruh  pada kebijakan pemerintah pusat.

"Buruknya kualitas ekualisasi di ranah ekonomi disebabkan dua sub variabel di bawahnya pun rendah," jelas Anton Pradjasto , peneliti Demos, Kamis (19/12).

Anton mengatakan, kesetaraan ekonomi antar wilayah, dalam penguasaan aset, dalam pendapatan serta kesetaraan dalam pasar tenaga kerja, adalah variabel dengan skor yang paling rendah. Indeks ini
menggambarkan bahwa dimonopolisasi sumber-sumber daya ekonomi di segelintir kelompok masih kuat, terutama di bidang infrastruktur yang bersumber dari APBN/APBD dan terdapat kesenjangan yang tajam pada penduduk Tangsel.

Anton menelisik proyek-proyek di Tangerang Selatan dikuasai penguasaan properti dari 3 kelompok pengembang  yaitu Sinarmas, Bintaro, Alam Sutera (Podomoro). Sementara itu terjadi kesenjangan lapangan kerja di mana sektor formal lebih dipenuhi oleh mereka  yang berasal dari luar daerah (jawa tengah/timur) dan penduduk lokal (betawi) mengisi sektor informal seperti bisnis kontrakan. Kesenjangan di pasar tenaga kerja ini teruama diakibatkan oleh kesenjangan akses pada pendidikan.

"Pada saat yang sama Negara tidak terlibat optimal dalam pemberian jaminan-jaminan sosial (kesehatan/pendidikan) pada warga negara. Tidak ada kebijakan afirmatif lain terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi, rentan," papar dia.

Hal lain yang ditelisik dari indeks demokrasi Tangerang Selatan adalah keadaan masyarakatnya. indeks sosialnya mendekati buruk, yaitu 5,1. Masyarakat Tangsel cenderung tidak independen dalam kebebasan mengungkapkan hak politik.

Faktor lain adalah rendahnya perlindungan pada kelompok masyarakat rentan dan minoritas seperti tidak adanya layanan rehabilitasi milik pemerintah yang secara finansial terjangkau bagi korban NAPZA, maupun belum maksimalnya penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kelemahan ini disertai dengan keterbatasan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil (OMS) termasuk organisasi-organisasi berbasis massa dalam memenuhi kebutuhan publik dan mewakili kepentingan publik.

"Para informan beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena masih lemahnya kemampuan finansial maupun sumber daya manusia OMS Kota Tangsel. Meskipun pengembangan organisasi secara akuntabel dan demokratis maupun keragaman bentuk layanan OMS pada publik dinilai cukup baik. Disamping itu pengembangan toleransi di antara masyarakat sipil ternodai oleh tindak kekerasan organisasi massa tertentu kepada komunitas Ahmadiyah di Serua-Ciputat," papar Anton.

Editor: Doddy Rosadi

• properti
• tangerang selatan
• monopoli