KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi Aceh mengerahkan polisi Syariah untuk mengawasi jalannya malam pergantian tahun.
Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Syahrizal Abbas mengatakan, polisi Syariah akan mengawasi kegiatan masyarakat pada malam tahun baru ini. Dia meminta masyarakat untuk tidak melanggar etika dan norma-norma. Jika terdapat melanggar maka akan ditindak sesuai dengan peraturan daerah atau qanun yang berlaku.
"Agar remaja putera puteri tidak melakukan perayaan tahun baru, tetapi lebih banyak mereka, kalau mau keluar silahkan keluar. Tetapi tidak melakukan hura-hura tidak melanggar ketentuan agama misalnya minuman keras, dan tindakan lain yang tidak sesuai etika dan adat budaya," kata Syahrizal
Sebelumnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh telah mengeluarkan fatwa haram merayakan tahun baru masehi bagi umat Muslim. Fatwa itu dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menjurus kepada maksiat.
Editor: Antonius Eko
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
"Sehingga tidak perlu impor masuk."
"Kita lihat dari kondisi seperti itu, dua jam pulang. Terserah isinya, apa tanya jawab sama murid atau apa. Pokoknya, dua jam pulang. Kita lihat dalam kondisi dua jam seperti apa."
“Direncanakan semula, sebanyak 2.000 orang per hari. Tetapi karena stok vaksin tersebut tidak mencukupi, sehingga berubah"
