Bagikan:

Petani Indramayu Tolak Dakwaan Sengketa Waduk Bubur Gadung

KBR68H, Jakarta - Serikat Tani Indramayu STI Jawa Barat bersikukuh menolak dakwaan melakukan pembakaran alat berat pembangunan waduk di Blok Bubur Gadung.

NUSANTARA

Minggu, 29 Des 2013 11:39 WIB

Author

Guruh Riyanto

Petani Indramayu Tolak Dakwaan Sengketa Waduk Bubur Gadung

Waduk Bubur Gadung, Indramayu, Sengketa Waduk

KBR68H, Jakarta - Serikat Tani Indramayu STI Jawa Barat bersikukuh menolak dakwaan melakukan pembakaran alat berat pembangunan waduk di Blok Bubur Gadung. Aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria Agus Suprayitno mengatakan, anggota serikat tani itu akan bersaksi untuk membuktikan tidak ada perintah dari terdakwa Sekretaris Jenderal STI Rojak untuk membakar alat berat itu. Menurutnya, para saksi menilai dakwaan jaksa penuh rekayasa.

"Padahal Rozak waktu itu ia lebih banyak menerima telpon dari teman-temannya yang lain terkait kasus pemukulan yang dilakukan preman-preman pada petani. Jadi bukan Rojak yang memerintahkan pembakaran atau ia ikut melakukan pembakaran. Paling untuk sidang nanti enam," ujar aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria Agus Suprayitno ketika dihubungi KBR68H, Minggu (29/12).

Aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria Agus Suprayitno menambahkan, para petani menolak pembangunan waduk di Blok Bubur Gadung karena merampas tanah pertanian. Petani menilai perampasan itu dapat mencapai 60 hektar lahan garapan. Saat ini, pimpinan STI seperti Rojak dan kawan-kawan tengah disidang di pengadilan negeri Bandung. Pasalnya, polisi menuding mereka melakukan pembakaran alat berat untuk membangun waduk di Blok Bubur Gadung, Indramayu Agustus lalu.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua