Pelayanan Publik di Bali Masuk Zona Merah

Tingkat pelayanan publik di Bali masuk kategori zona merah atau buruk, terutama di lima Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Berdasarkan survei tingkat kepatuhan Pemda terhadap Undang-undang tentang Pelayanan Publik, lima SKPD yang berkualitas buruk itu

NUSANTARA

Kamis, 12 Des 2013 07:23 WIB

Author

Muliarta

Pelayanan Publik di Bali Masuk Zona Merah

Pelayanan Publik, Bali

KBR68H, Denpasar - Tingkat pelayanan publik di Bali masuk kategori zona merah atau buruk, terutama di lima Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Berdasarkan survei tingkat kepatuhan Pemda terhadap Undang-undang tentang Pelayanan Publik, lima SKPD yang berkualitas buruk itu adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pertanian. 


Asisten Ombudsman RI Wilayah Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, dalam survei yang dilakukan September hingga November 2013 menunjukkan kelima SKPD di provinsi Bali tidak memiliki standar pelayanan serta informasi pelayanan yang jelas. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terhadap aksi-aksi pungli yang merugikan masyarakat.


“Adanya mal adminitrasi itu lebih tinggi, tidak gampang. Kalau sudah ada SOP-nya sebenarnya tinggal di pajang saja. Kadang kala mereka punya SOP, tetapi mengapa tidak dipajang, karena itu harus terinformasikan kepada masyarakat” kata Ni Nyoman Sri Widhiyanti


Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyebutkan secara rata-rata SKPD di Bali juga tidak memiliki layanan pengaduan. Selain itu SKPD umumnya tidak menyediakan fasilitas bagi kelompok disabilitas atau berkebutuhan khusus.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar