NUSANTARA

Pelayanan Publik Payah, MWC Galang Petisi untuk Wali Kota Malang

"LSM antikorupsi Malang Corruption Watch (MCW) menggalang seribu petisi untuk pelayanan publik. Seluruh elemen masyarakat diajak terlibat mengisi petisi yang ditujukan kepada Wali Kota Malang Mochammad Anton."

KBR68H,Malang - LSM antikorupsi  Malang Corruption Watch (MCW) menggalang seribu petisi untuk pelayanan publik. Seluruh elemen masyarakat diajak terlibat mengisi petisi yang ditujukan kepada Wali Kota Malang Mochammad Anton. 

Koordinator badan pekerja MCW, Umarul Faruq menilai pelayanan publik di Malang buruk. Bahkan, sebagian tak memiliki standar pelayanan yang jelas. Sehingga pelayanan publik menjadi tak transparan, diwarnai pungutan liar dan berbelit. Pelayanan publik yang buruk rentan penyelewengan dan berpotenasi terjadi tindak pidana korupsi.

"Target petisi tujuannya untuk mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota menerbitkan Perwali standar pelayanan publik yang partisipatif dengan warga. Jika tak dirumuskan bareng bisa diselewengkan oleh penyelenggara. Sehingga di situ diatur biayanya berapa, sampai kapan dan siapa yang menangani," kata Muarul Faruq.

Survei MCW menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Malang terhadap pelayanan publik rendah. Standar pelayanan publik dibutuhkan agar pelayanan transparan dan bebas pungutan liar, sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik. 

Editor: Antonius Eko 

• petisi
• wali kota malang
• korupsi