Tak Mau Kecolongan Lagi, Buruh Kawal Ketat Penetapan UMK di Jawa Barat

Penetapan UMK untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat diperkirakan dilakukan pada Minggu (20/11/2016) pukul 24.00 WIB mendatang.

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 11 Nov 2016 09:56 WIB

Author

Arie Nugraha

Tak Mau Kecolongan Lagi, Buruh Kawal Ketat Penetapan UMK di Jawa Barat

Buruh dari FSPMI berdemonstrasi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/11/2016). Mereka menuntut pencabutan PP 78 tentang Pengpahan dan meminta kenaikan UMK 2017. (Foto: ANTARA)



KBR, Bandung - Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bakal mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat, pada dua pekan mendatang.

Pengawalan ini bertujuan agar seluruh hasil keputusan Dewan Pengupahan tentang UMK di daerah tidak terjadi pemangkasan besarannya saat diterima Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sekretaris Umum FSPMI Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad mengatakan penetapan UMK untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat diperkirakan dilakukan pada Minggu (20/11/2016) pukul 24.00 WIB mendatang.

"Terus terang kita tidak mau kecolongan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin, ada beberapa daerah yang merekomendasikan (UMK) di atas PP 78. Tetapi ketika masuk ke provinsi, oleh (Gubernur) Ahmad Heryawan semuanya di-cut. Kami tidak mau kejadian itu terjadi lagi di tahun ini, karena sudah ada indikasi beberapa daerah yang mereka sepakat mengabaikan PP 78. Kita akan melihat kebutuhan riil buruh di tiap daerah," ujar Sabilar Rosyad kepada KBR, di Bandung, Kamis (10/11/2016).

Baca: Tentukan UMP, Buruh Minta Gubernur Aher Acuhkan PP 78    

Sekretaris Umum FSPMI Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad mengatakan pengawalan penetapan UMK tahun 2017 telah dilakukan di tiap daerah. Sabilar menyebutkan perwakilan buruh di masing-masing daerah yang masuk dalam Dewan Pengupahan juga terus memantau perkembangan.

Sabilar Rosyad menambahkan, Gubernur Ahmad Heryawan dianggap melanggar aturan Undang Undang Ketenagakerjaan apabila masih bersikukuh menetapkan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78. Alasannya, kedudukan peraturan pemerintah tersebut lebih rendah di banding undang-undang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Asisten Daerah Bidang Kesra Ahmad Hadadi, anggota Biro Hukum Budi Prasetyo dan anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat Marwini menyatakan tetap akan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 78 dalam menetapkan UMK 2017.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme