BERITA

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tinggi, Dana Pemda Untuk LPA NTB Nihil

"Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mengaku tak mendapat dukungan anggaran dari pemda selama lima tahun terakhir."

Ilustrasi kejahatan seksual
Ilustrasi Kejahatan Seksual

KBR, Mataram- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mengaku tak mendapat dukungan anggaran dari pemda selama lima tahun terakhir. Dukungan anggaran lembaga itu hanya ada di kota Mataram melalui APBDnya.

Padahal, Divisi Hukum LPA NTB Joko Jumadi mengatakan lembaganya banyak mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun ini. Ujarnya, hingga saat ini, lembaganya sudah menangani 388 kasus atau hampir 2/3 kasus di NTB. 

“Dari 10 LPA kabupaten kota di NTB hanya LPA kota Mataram yang memiliki APBD dan punya sekretariat. Sementara sembilan LPA kabupaten kota itu tidak memiliki anggaran sama sekali dan tidak memiliki sekretariat. LPA Provinsi itu punya sekretariat, dikasih tanah kosong bekas tempat sampah dulu, dibangun secara mandiri dan sudah lima tahun memang tidak punya anggaran dari pemerintah” kata Joko Jumadi Sabtu (28/11) 

Sementara itu anggota perlindungan perempuan dan anak DPRD NTB Pattimura Farhan mengatakan, pihaknya akan berupaya memberikan dana hibah ke LPA NTB untuk tahun anggaran 2016. Terlebih saat ini tengah dibahas rancangan APBD hingga 30 November.  Karena itu, LPA diharapkan membuat usulan resmi yang menjadi dasar kebijakan legislatif.

Editor: Dimas Rizki


  • Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB
  • Joko Jumadi
  • Pattimura Farhan
  • Toleransi
  • Nusa Tenggara Barat
  • petatoleransi_22Nusa Tenggara Barat_merah

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!