Pemerintah: Kasus Intoleransi Langgeng karena Kepala Daerah Tak Netral

Kementerian Agama mencatat upaya meredam konflik berlataragama di daerah selama ini sulit. Sebab kepala daerah banyak yang tidak netral dan condong membela kepentingan agama tertentu.

NUSANTARA

Senin, 17 Nov 2014 13:33 WIB

Pemerintah: Kasus Intoleransi Langgeng karena Kepala Daerah Tak Netral

Pemerintah, Intoleransi

KBR, Jakarta - Kementerian Agama mencatat upaya meredam konflik berlataragama di daerah selama ini sulit. Sebab kepala daerah banyak yang tidak netral dan condong membela kepentingan agama tertentu.

Hal itu diungkapkan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Machasin di acara Hari Toleransi Sedunia di Perpustakaan Nasonal Jakarta, Senin (17/11). Kata dia, dampaknya penyelesaian konflik mangkrak dan berlarut.

"Saya tidak bisa sebutkan di mana saja, tapi itu memang ada," kata Mashasin.

Kata dia, banyak kepala daerah yang tidak mendukung pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum itu merupakan tempat berdiskusi antarpemeluk agama yang terwakilkan.

Hanya saja, FKUB di daerah kebanyakan tidak jalan karena tidak mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah tidak mengalokasikan dana karena tidak ingin FKUB berbentuk.

"Jadi dananya dari Pemda. Tapi (kepala daerah) tidak begitu sejalan dengan kebijakan jika semua agama itu di perlakukan dengan sama," jelas dia.

Akibat nyata, banyak upaya pendirian rumah ibadah di daerah terhambat karena sekelompok orang tidak setuju dengan pembangunan.

“Banyak yang terbengkalai. Kalau ada konflik pendirian rumah ibadah. Jadi dibiarkan. FKUB tidak bisa jalan," paparnya lagi.

Saat ini, kata dia, Kemenag mengandalkan aparat Kemenag daerah untuk menyelesaikan masalah itu. Aparat daerah itu seperti penyuluh, guru agama, dan pemuka agama.

"Kita menyebarkan pandangan agama yang bisa diterima oleh masyarakat," katanya.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Survei Sebut Mayoritas Masyarakat Ingin Pandemi Jadi Endemi