Pelit Informasi Tambang, Pemkab Morowali Dilaporakan ke KIP

Warga selama ini tidak berani mengambil kayu tpi ataupun memperluas sawahnya. Karena, sejak nenek moyang, mereka tahu kalau wilayah di belakang rumah warga adalah cagar alam.

NUSANTARA

Selasa, 04 Nov 2014 10:32 WIB

Author

Green Radio - Mongabay

Pelit Informasi Tambang, Pemkab Morowali Dilaporakan ke KIP

tambang, morowali, kip

KBR, Palu - Pemerintah Kabupaten Morowali dilaporkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah karena tidak memberikan informasi soal izin usaha pertambangan perusahaan nikel milik PT Bintang Delapan Mineral dan PT Gemaripa Pratama.

Gugatan diajukan kepada Komisi Informasi Publik yang berkantor di Gunung Sidole, Kota Palu.

Syahrudin Ariestal Douw, Direktur Jatam Sulteng, mengatakan gugatan itu ditujukan kepada Bupati Morowali, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Morowali, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Morowali, atas informasi yang tidak diberikan maupun informasi yang tidak sesuai permintaan.

“Ada tiga dokumen gugatan terhadap Pemda Morowali yang kami serahkan ke KIP Sulteng, terkait Izin Usaha Pertambangan PT. Bintang Delapan Mineral dan PT. Gemaripa Pratama,” kata Etal, sapaan Syahrudin Ariestal Douw.

Jatam meminta Badan Lingkungan Daerah (BHD) Morowali untuk memberikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Bintang Delapan Mineral dan PT Gemaripa Pratama. Setelah dua minggu, lanjut Etal, BLHD menghubungi Jatam Sulteng untuk mengambil Amdal dua perusahaan tersebut. Namun, yang diberikan bukan Amdal melainkan Analisa Dampak Lingkungan (Andal). Padahal dokumen-dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan dari lanjutan kegiatan investigasi lapangan. Dari hasil investigasi, Jatam Sulteng menemukan PT Gemaripa Pratama masuk dalam cagar alam Morowali.

Etal menjelaskan bahwa kawasan cagar alam Morowali merupakan paru-paru dunia, banyak uang-uang internasional yang masuk untuk kebutuhan penelitian. Tetapi, Bupati Morowali mengeluarkan IUP di dalam cagar alam tersebut. “Menurut kami, hal ini melangar Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.”

Cagar Alam Morowali yang dirusak PT. Gemaripa Pratama dari hasil data Jatam panjangnya sekitar 1.200 meter dan lebar 10 meter untuk pembangunan jalan ke dalam cagar alam tersebut. Hal ini dilakukan sejak 2012.

Warga selama ini tidak berani mengambil kayu tpi ataupun memperluas sawahnya. Karena, sejak nenek moyang, mereka tahu kalau wilayah di belakang rumah warga adalah cagar alam.

Jatam Sulteng berharap Pemda Morowali lebih transparan. Etal berencana melaporkan persoalan ini ke institusi penegak hukum. Pada 5 November 2014 mendatang, Jatam Sulteng juga berencana akan bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar.

Sementara itu, Isman, anggota KIP yang menjabat sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mengatakan bahwa KIP akan secepatnya memproses laporan dari Jatam Sulteng jika semua dokumen yang diserahkan sudah memenuhi persyaratan untuk disidangkan.

“Dalam waktu dekat KIP akan mengagendakan jadwal persidangan. Secepatnya akan kami proses,” ujarnya.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia

Kesepakatan Batas Usia Perkawinan

Newsbeat

Kabar Baru Jam 8