Koalisi Prabowo: Pemilihan Ulang Ketua Komisi Bisa Saja

KBR, Jakarta - Dualisme pimpinan DPR di parlemen masih berlanjut. Saat ini babaknya sampai perdebatan soal usulan pemilihan ulang pimpinan komisi DPR.

NUSANTARA

Jumat, 07 Nov 2014 14:19 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Koalisi Prabowo: Pemilihan Ulang Ketua Komisi Bisa Saja

DPR, jokowi, prabowo

KBR, Jakarta - Dualisme pimpinan DPR di parlemen masih berlanjut. Saat ini babaknya sampai perdebatan soal usulan pemilihan ulang pimpinan komisi DPR.

Kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Pemerintahan Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo subianto soal jatah kursi pimpinan komisi hingga saat ini belum mengerucut.

Anggota Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan apalagi belum semua anggota koalisi Prabowo sepakat untuk diadakan pemilihan ulang pimpinan komisi. Namun hal itu bisa saja terjadi jika masing-masing komisi akhirnya mau untuk melakukan pemilihan ulang.

“Alternatif yang paling memungkinkan memang musyawarah mufakat, yang kerangkanya adalah win-win solution. Tidak boleh ada pihak yang terlalu memaksakan kehendak. Sehingga musyawarah mufakat makin jauh," kata Tantowi Yahya di Gedung DPR Jakarta, Jumat (7/11).

Adapun alternatif untuk menambah pimpinan komisi, Tantowi menilai prosesnya akan lebih panjang lagi. Ini karena UU MD3 harus diamandemen.

Untuk mengamandemen maka perlu dibawa ke paripurna dan dibentuk panitia khusus (Pansus). Pimpinan komisi sendiri terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Dampak Revisi UU KPK