Kejaksaan Tuding BPKP Bikin Lamban Pengusutan Kasus Korupsi

Kejaksaan Bengkulu berdalih lambannya penanganan kasus korupsi di provinsi itu karena lambannya kerja auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian negara dari kasus korupsi.

NUSANTARA

Kamis, 13 Nov 2014 12:03 WIB

Author

H. Amin

Kejaksaan Tuding BPKP Bikin Lamban Pengusutan Kasus Korupsi

Kejaksaan, BPKP, Kasus Korupsi

KBR, Bengkulu – Kejaksaan Bengkulu berdalih lambannya penanganan kasus korupsi di provinsi itu karena  lambannya kerja auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian negara  dari kasus korupsi.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Deni Zulkarnaen, tim kejaksaan tidak memiliki kendala  lain dalam penuntasan kasus korupsi selain soal penghitungan resmi dari Auditor  BPKP. Apalagi, kata dia, saat ini   kasus korupsi yang ditangani pihaknya cukup banyak.

“Semua kasus korupsi kita lagi menunggu  hasil  audit BPKP, bukan berapa lama  kita melakukan penyidikan tetapi tergantung BPKP kapan mengeluarkan hasil Audit  perhitungan kerugian negara. Kalau kita  tidak ada masalah  mungkin ada masalah teknis di BPKP  yang kita tidak ketahui,” ujar Deni Zulkarnaen kepada Portalkbr, Kamis (14/11).
 
Hingga kini, kasus korupsi yang masih terhambat proses penyidikannya karena belum adanya perhitungan kerugian negara, misalkan kasus dugaan korupsi penggadaan pabrik Semen di Kabupaten Seluma senilai Rp20 miliar, kasus korupsi di PDAM Kota Bengkulu sekira Rp5 miliar dan dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD M Yunus dengan anggaran Rp17 miliar.

Editor: Anto Sidharta

Berita Terkait

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.