KBR, Mataram - Pimpinan DPRD NTB mengakui ada perbedaan pandangan antara para anggota dewan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kewajiban melaporkan harta kekayaan.
Wakil ketua DPRD NTB Mahaly Fikri berpandangan, LHKPN merupakan laporan harga kekayaan pejabat negara. Namun KPK menyatakan LHKPN merupakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang di dalamnya termasuk anggota DPRD.
Dia mengatakan, dengan alasan itulah seluruh anggota dewan provinsi NTB belum menyerahkan LHKPN kepada KPK. Setelah pimpinan KPK Zulkarnain memberikan arahan terkait dengan laporan harta kekayaan itu Kamis (27/11), seluruh anggota dewan provinsi berkomitmen untuk segera menyusun LHKPN sesuai dengan format yang ditentukan.
“Namun karena itu yang biasa kita dengar istilah LHPKN itu adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, DPRD kan bukan pejabat negara.” Kata Mahally, Jumat (28/11)
Mahally mengatakan, pihaknya sepakat untuk menyusun LHKPN dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan ketentuan. Namun dia juga meminta kepada KPK agar timnya turun ke NTB untuk memberi bimbingan tentang cara mengisi LHKPN yang baik dan benar.
“Prinsipnya dua bulan kedepan kita berupaya agar semua anggota DPRD sudah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan permintaan KPK,” katanya.
Dalam aturan, LHKPN seharusnya sudah diserahkan kepada KPK paling telat dua bulan setelah mereka mengucap sumpah jabatan.Anggota DPRD NTB sudah mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 September lalu.
Editor: antonius Eko
“Di pertimbangan dalam putusan kasasi itu, banyak pertimbangan yang menurut kami sesat. Sehingga perlu dijadikan dasar kehilapan hakim dalam memberikan putusan yang keliru."
Program Motis bertujuan agar jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Idulfitri 1444 hijriyah dapat ditekan.
Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Kami juga meminta ke petani agar panen lebih cepat agar tanaman tidak rusak," jelasnya.
Dikatakannya, banyak warga masih memilih bertahan di rumah dengan penggunaan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat debu vulkanik.
Warga memasang poster tuntutan, sebelum ada musyawarah, penambangan berhenti total, apapun alasannya.
"Ada jerat yang melekat di lehernya. Biasanya itu digunakan untuk menjerat babi, karena itu berada di kebun masyarakat,” 
"Yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu."
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu, seumur hidup mereka harus ditanggung oleh negara."
"Tolong tetap waspada dan jauhi daerah rawan," 
Yang terowongan bawah laut itu kan sebenarnya salah satu bentuk infrastruktur yang diputuskan supaya pembangunan jalur tol itu tidak merusak lingkungan.
Uang suap itu diberikan untuk mendapatkan hibah kelompok masyarakat (pokmas) selama 2020 hingga 2024.
"Tersangka dari kasus tambang Magelang sedang diproses,"
"Ini tadi yang langsung saya telepon kementerian untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan," kata Jokowi.
Belum ada kendaraan umum di waktu sepagi itu. Pada akhirnya siswa jalan kaki. Dalam kondisi jalan masih sepi dan langit masih gelap, kata Satriawan, siswa berpotensi jadi korban kriminalitas. 
Akibat penyaniayaan tersebut, korban mengalami memar pada bagian mata kanan, dan masih dirawat hingga kini. 
"Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari Polisi Militer."
"Semua pasukan sudah insert ke Kabupaten Nduga. Tinggal terserah Egianus."
" Kemudian dari daya ledaknya ditemukan tiga panci tapi sudah hancur, kemungkinan di situ tempat menyimpan bubuk black power itu."
"Korban saat ini teridentifikasi pemilik rumah ada satu yang dalam keadaan meninggal. Kemudian tiga masih tertimbun di reruntuhan,"
