Pengusaha Papua: TNI Dikerahkan untuk Main Proyek Pembangunan Jalan

"Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendesak ribuan aparat TNI yang sedang mengerjakan pembangunan 14 ruas jalan di Papua untuk kembali ke barak."

KBR68H, Jayapura- Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendesak ribuan aparat TNI yang sedang mengerjakan pembangunan 14 ruas jalan di Papua untuk kembali ke barak.

Ketua KAPP, Johny Haluk menuding Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)  telah melakukan penipuan dengan merancang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebab, dalam pembangunan itu melibatkan aparat TNI.

“UP4B tidak pernah melibatkan kami sebagai pengusaha asli Papua dan sebagai pemilik hak ulayat tanah dalam penyusunan dan pengajuan Perpres 40/2013. Ini sangat terlihat, bahwa UP4B datang ke Papua hanya untuk melakukan pencurian,” kata Johny Haluk kepada wartawan di Jayapura, Jumat (22/11).

Johny Haluk mengatakan, sebelumnya UP4B merancang Perpres Nomor 84/2012 yang isinya mengatur tentang proyek penunjukan langsung bagi pengusaha Papua. Nilai nominal proyek Rp 1 miliar untuk wilayah pegunungan dan Rp 500 juta untuk wilayah pesisir Papua. Nilai itu jauh lebih kecil dibanding dengan proyek pembangunan jalan yang merujuk pada Perpres Nomor 40 Tahun 2013.

“Jadi ini kesengajaan yang telah dibuat oleh UP4B dengan memberikan kami iming-iming proyek dengan nominal Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, tapi tiba-tiba UP4B ciptakan lagi Perpres lain dengan nominal triliunan rupiah dan melibatkan TNI,” bebernya.

KAPP mengklaim jika ribuan tenaga TNI itu dikerahkan untuk membangun jalan di wilayah konflik dan perbatasan, masih dianggap wajar. Namun pengerahan ribuan personil TNI itu dikerahkan dalam pembangunan jalan di daerah perkotaan dan di daerah yang masih aman. “Sudah sangat jelas, bahwa tugas TNI adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun di Papua, TNI malahan dikerahkan untuk main proyek pembangunan jalan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah pernah menanyakan hal ini kepada UP4B namun tak pernah ada jawaban. “Sudah lima kali kami menyurat UP4B untuk masalah ini, namun tak pernah direspon. Kemudian UP4B juga telah dua kali kami undang  untuk memberikan materi dalam suatu kegiatan di Timika dan Manokwari. Mereka juga tak memberikan jawaban dan tak hadir. Jadi ini sangat jelas bahwa UP4B datang hanya untuk berbisnis dan hingga saat ini belum ada satu perubahan pun bagi kesejahteraan orang asli Papua,” katanya.

KAPP mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menarik kembali proyek dan dana yang dikerjakan oleh UP4B dan diserahkan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat. “Lebih baik proyek uang itu kembalikan kepada gubernur dan dia yang arahkan, sehingga  pengusaha asli Papua juga dapat terlibat didalamnya,” ujarnya.

Sikap DPR Papua

Sebelumnya Komisi Infrastruktur DPR Papua juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja  UP4B. Sebab lembaga ini tidak konsisten dalam melakukan tugasnya di Bumi Cenderawasih.

Ketua Komisi Infrastruktur DPR Papua, Yan Mandenas mengatakan ada tumpang tindih bahkan terkesan pengambil-alihan kebijakan antara UP4B dan pemerintah daerah setempat dengan diterbitkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2013 yang digagas oleh UP4B.
 
“Isi Perpres ini sebagian besar mencakup ruas jalan provinsi yang sudah kita dikerjakan dan saat ini mau diambil alih lagi oleh UP4B. Padahal provinsi telah investasi keluarkan anggaran lebih dari  Rp 300 miliar. Saat ini yang saya lihat justru UP4B lebih banyak berperan pada masalah infrastruktur. Terkesan UP4B mengambil alih kebijakan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Dia menambahkan dalam tugasnya, seharusnya UP4B tetap di jalurnya. Misalnya hal-hal yang sifatnya koordinasi dan sinkronisasi program-program pemda dan pemerintah pusat. Ini dapat meminimalisir pemanfaatan anggaran di dalam satu program kegiatan.

Bantahan UP4B

Sementara, Juru Bicara  UP4B, Amiruddin Al-Rahab membantah lembaganya bermain proyek. Sebab hingga saat ini UP4B tak memiliki  fungsi memegang  anggaran dan melaksanakan proyek. 

“UP4B tak  memegang proyek satu sen pun. Kami hanya memastikan  suatu kegiatan tepat  sasaran dan tetap waktu.  Seluruh   administrasi  program sejumlah  ruas jalan di Papua  ada  di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata dia.

Saat ini UP4B sedang mengawal pembangunan 14 ruas jalan sepanjang 120 Km, dengan  nominal Rp 425 miliar. Ruas jalan yang akan dibandung adalah:

1.    Pembangunan  jalan Kasnaweja-Trimuris-Sarmi senilai Rp 25 miliar
2.    Lagasari-Wopoga-Sumiangga Rp 35 miliar
3.    Botawa-Wapoga Rp 20 miliar
4.    Windesi-Yaur-Kwatisore Rp 35 miliar
5.    SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen Rp 30 miliar
6.    Oksibil-Kawor-Waropko Rp 30 miliar
7.    Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen ) Rp20 miliar
8.    Dawai-Waindu Rp 20 miliar
9.    Saubeba-Rosbon Rp 20 miliar
10.    Kanyam-Gearek Rp 40 miliar
11.    Gearek-Pasir Putih-Suru-suru Rp 40 miliar
12.    Suru-suru-Obio-Dekai Rp 40 miliar
13.    Mamugu-Batas batu Rp 40 miliar
14.    Lingkar Mansinam Rp 17 miliar.

(Katharina Lita)


Editor: Anto Sidharta

• Pengusaha Papua
• TNI
• Pembangunan Jalan
• UP4B